Anggaran Siluman Muncul di Kali Cianteun Cigatot, Bogor

Anggaran Siluman Muncul di Kali Cianteun Cigatot, Bogor
Hasil pembangunan yang menggunakan trans campur tanah

BOGOR, TABLOID KONTRAS.com – Undang-undang no 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik menegaskan sebagai mana pada pasal 28F undang – undang dasar negara indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menggaris bawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaran negara yang terbuka adalah hak publik untuk memeperoleh informasi sesuai dengan pengaturan per undang-undangan.

Lemahnya kesadaran hukum serta kurang tegasnya aparat pihak terkait UU informasi Publik tersebut hanya jadi tameng jalan ditempat.

Seperti pembangunan irigasi kali Cianteun Cigatot yang sedang dikerjakan. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan irigasi yang konon katanya kali Cianteun Cigatot dikerjakan dengan secara sembunyi – sembunyi soal anggaran, pasalnya tidak adanya papan informasi.

Karena tidak terpasang papan informasi awak media mencari tahu ke warga sekitar. Informasi dari warga sekitar warga juga tidak mengetahui soal sumber dana.

“Kami warga di sini tidak tahu soal sumber dana dari mana, apa lagi nilainya,” ujar warga.

Warga mengatakan, yang kami tau ketuanya Mukhlis. “Setiap tahun ada pembangunan, tahun kemarin juga dibangun, ketuanya  dengarnya masih  Mukhlis, tanya ke Mukhlis saja biar jelas,  warga di sini tidak tahu soal  dananya maupun dari mana. Dari mana kami tahu papan anggarannya tidak ada,” papar warga.

Mukhlis saat dikonfirmasi di lokasi pembangunan, dirinya mengaku, ketua kelompok tani Sri Rejeki.

Saat ditanya sumber dana beliau menjelaskan, dananya dari pemerintah. “Yang mengajukan Herman, papan proyeknya belum datang,”  ujarnya.

Ia melanjutkan bantuan dan pembangunan  tahun kemarin.”Saya ada urusan keluar, pasir, batunya dari matrial Haji ujang. Saya mau jalan dulu ini ada urusan penting, ini buat bensin,” ujarnya sambil menyodorkan uang Rp 50 ribu di dalam amplop yang sepertinya sudah dipersiapkan dari awal.

Amplop  yang diberikan melalui Opik yang mengaku oknum anggota LPM ditolak awak media yang sedang mengambil gambar pekerjaan.

Opik yang menghampiri awak media minta spontan seketika minta maaf atas penolakkan media amplop yang disodorkan. “Ini buat bensin tidak apa ridho ikhlas,” ujarnya.

Awak media mencoba memperjelas tentang barang material yang dipergunakan (tras) maupun sumber dana.

Beliu menjelaskan dan minta maaf atas penyampaian .Mukhlis sebagai ketua kelompok tani sri rejeki.

“Saya di sini LPM, ketua nya pak Mukhlis . Barang materialnya seperti pasir dari warga di sini bukan dari material,”  ujarnya.

Yang dipergunakan tras diduga bercampur tanah maupun kedalaman pondasi maupun lebar saat ditanya, opik tidak bisa memberikan keterangan.

Mukhlis sebagai penanggung jawab anggaran maupun pekerjaan yang mengaku barang material dari material pak haji dibantah oleh anggota LPM menjadi pertanyaan.

Ada informasi dari warga dan dibernarkan Mukhlis, sudah beberapa kali menerima bantuan, yang menjadi pertanyaan apakah sudah diaudit atau belum? Karena sumber dana dari keuangan negara harus jelas dan terang benderang.  penggunaannya.

Sementara itu, pada kesempatan terpisah, salah satu anggota LSM KOMITE REFORMASI DAN KEADILAN (KOREK) Lubis angkat bicara .

“Saya minta anggaran ini dikawal penggunaannya. Anggaran rental disimpang. Kita sama- sama kawal.

Saya minta ke penerima anggaran agar terbuka, jika ada oknum-oknum yang memanfaatkan jangan segan untuk melapor. Saya minta ke pemerintah perogram Gp3A maupun P3A ada pemerataan, sekarang ini benar- benar tidak ada pemerataan. Masih banyak kelompok tani yang belum merasakan proram GP3A maupun P3A di kabupaten Bogor,” ujarnya dengan nada kesal.

Program ini  hanya dirasakan segelintir kelompok tani ,seharusnya program ini benar – benar dirasakan kelompok tani se kabupaten Bogor, karena program ini sudah berjalan dari tahun 2014 sampai sekarang.Sudah berapa triliyun anggaran yang sudah diserap oleh petani. Ini patut dipertanyakan.Saya minta anggaran GP3A maupun P3A segera di audit hasil audit disampaikan ke rakyat ujarnya .

 

( Aripin ) 

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan