Berpotensi Timbulkan Korupsi, Kasudin Gulkarmat Jakut Kurang “Transparan” Pengadaan di Pulau Seribu.

Berpotensi Timbulkan Korupsi, Kasudin Gulkarmat  Jakut Kurang “Transparan” Pengadaan di Pulau Seribu.
Kubus apung di Pulau Tidung diduga milik Damkar.

PULAU SERIBU, TABLOIDKONTRAS.com – Kubus apung yang diduga nantinya untuk dermaga pemadam kebakaran di Pulau Tidung, Kec. Kepulauan Seribu Selatan, Kab. Kepulauan Seribu hingga saat ini belum “terpasang” sehingga menimbulkan pertanyaan warga.

Bukan hanya menimbulkan pertanyaan warga saja, pengadaan kubus apung dengan merk “GUT” ini juga berpotensi menimbulkan “korupsi”.  Hingga saat ini pengadaan kubus apung melalui e-katalog diduga  supliyer penyedia PT.KLS tersebut, kasudin Gulkarmat Jakarta Utara “RK”  masih tertutup kepada media mengenai jumlah volume dan nilai anggaran pengadaan tahun 2019.

Salah seorang warga Pulau Tidung yang tidak mau disebut namanya, menuturkan.

“Dermaga apung itu sudah lama pak taruh di situ(sambil menunjuk titik kubus apung). Informasinya sih milik Damkar, tapi ga tau sudah lama ga di pasang-pasang. Itu kan sayang  barang sudah dibeli tapi tidak difungsikan sebagaimana mestinya,”ujarnya kepada media belum lama ini.

Sesuai UU No.14 Tahun 2008 undang-undang tentang keterbukaan publik dan Undang-undang pers No.40 tahun 1999.

Kasudin Gulkarmat Jakarta Utara, saat dikonfirmasi melalui Whatsap, mengatakan.

“Mengenai kubus apung, yang di Pulau Tidung saya kurang tau, saya kan baru dilantik, itu kasudin sebelum saya, “terangnya singkat.

Eko sebagai Kapala  Gulkarmat  Sektor Kecamatan Kepulauan Selatan, Suku Dinas (Sudin) Gulkarmat Jakarta Utara saat dikonfirmasi, mengarahkan.

“Jelasnya sebenarnya ada di Dinas pak, nanti dengan pak Muslim (dia Kepala Seksi di Bidang Sarana), “sarannya saat dikonfirmasi dugaan ditelantarkannya kubus apung di Pulau Tidung kepada Wartawan tabloidkontras.com (9/11/20).

Lebih lanjut Kasi Prasarana Gulkarmat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, KD Muslim Suseno, menerangkan kepada wartawan.

“Terkait kubus apung tersebut sesuai perencanaan difungsikan untuk dermaga apung unit FIRE RESCUE BOAT Damkar pak. Ada 2 lokasi penempatannya yaitu di Pulau Karya dan Pulau Tidung, Untuk yang Pulau Karya sejak dipasang sampai saat ini tetap berfungsi sesuai kebutuhannya.

Yang Pulau Tidung sudah terpasang dan sudah sempat berfungsi untuk sandar unit Fire Rescue Boat Damkar dan kapal Kelurahan Tidung, “terangnya.(10/11/20).

Secara detail Muslim Suseno mengatakan, terkait masih adanya kubus apung di darat Pulau Tidung.

“Namun karena adanya pekerjaan pendalaman dilokasi tersebut oleh sudin dishub maka kubus apung tersebut diminta oleh dishub untuk diangkat sementara ke darat, jika sudah selesai pekerjaan pendalaman oleh sudin dishub maka akan dipasang kembali ke posisi semula. Selama posisi di darat kubus apung tersebut tetap dalam pengawasan Damkar pos Pulau Tidung. Kami masih menunggu infolanjut dari dishub terkait pekerjaan pendalaman lokasi tersebut, “katanya.(10/11/20)

Namun sangat disayangkan Muslim Suseno kurang spesifik memberikan jawaban mengenai titik kordinat dan tiang pancang sebagai penopang dermaga apung.

“Jika demikian infonya akan kami tindaklanjut ke lapangan untuk dipasang kembali, jika bapak berkenan mohon bantu pengawasan di lapangan pak nanti saya akan kordinasi ke bapak jika sudah akan kelapangan bersama tim. Untuk metode pemasangannya sesuai yang pertama yang telah kami buat, “katanya lagi.

Terkait SNI produck GUT kubus apung yang diduga sebagai penyedia oleh PT.KLS, Muslim Suseno menegaskan.

“Yang pasti produk tersebut barang katalog LKPP yang sudah bersertifikasi, terkait SNI nya sesuai hasil uji dari BPPT  SNI : 7808:2012, “pungkasnya.(10/11/20).

Sementara ini Kadis Gulkarmar Provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya menjabat sebagai Kasudin Jakarta Utara, Satriadi Gunawan membenarkan, pengadaan kubus apung tersebut tahun 2019 lalu melalui e-katalog, “tegasnya.(11/11/20).

Namun saat di tanya mengenai berapa volume dan anggarannya hingga saat ini masih bungkam. Dengan kurang transparannya sebagai pengguna anggaran sangat berpotensi menimbulkan “korupsi”.

Padahal sebagaimana tertuang dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa asas umum pengelolaan  keuangan negara dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

 

Iwan HT.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan