Bupati Bogor Jawab Kebingungan Warga Terkait Bansos

Bupati Bogor Jawab Kebingungan Warga Terkait Bansos
Dr Syarifah Sofiah, MM, MSi.

BOGOR, TABLOIDKONTRAS. Com – Bertempat di ruang Rapat Ciliwung pada kantor Bappedalitbang Kabupaten Bogor, pada (4/5/20) kemarin. Bupati Bogor melalui Juru Bicara Penanganan Covid -19 Pemerintah kabupaten Bogor yang juga sebagai Ketua Gugus Devisi 15 penanganan Covid -19, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bappedalitbang pemerintah kabupaten Bogor, Dr Syarifah Sofiah, MM, MSi.

Kunjungan Konfrensi Pers yang digagas oleh Ketua Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJID) Kab. Bogor, Walbet M Marpaung diterima dan direspon dengan baik oleh Bupati Bogor, Ade Yasin setelah komunikasi melalui Staf Khusus Bupati agar menjawab keluhan masyarakat Kabupaten Bogor terkait pendataan dan realisasi penerima dana bansos Covid-19 yang masih membingungkan aparatur desa hingga tingkat RT/RW dalam pendataan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua PJID kabupaten Bogor, Walbet M Marpaung bersama pengurus dan Anggota PJID merasa ikut terpanggil melihat kondisi masyarakat yang kebingungan terkait siapa saja yang menerima, bagaimana, darimana dan berapa, pertanyaan ini berseleweran di kalangan masyarakat, dimana pertanyaan ini dapat memicu ketidakpahaman, ketidaksabaran dan kecurigaan kepada pemerintah khusunya kepada kepala desa dan perangkatnya yang berpotensi menimbulkan polemik.

Kondisi ini bahkan telah terlihat di kelurahan Sukahati baru-baru ini. Melihat situasi ini timbul kesepakatan dari Pengurus PJID untuk meminta tanggapan langsung dari Bupati Bogor Ade Yasin dan telah diterima Juru bicara Pemkab Bogor khusus terkait Penanganan Covid 19.

Dalam waktu hampir 1,5 Jam, anggota PJID menanyakan dan mendengarkan penjelasan Kepala Bappedalitbang ini. Dalam penjelasannya Syarifah mengatakan,”Beberapa Pesan dan hal yang sangat penting yang harus dilakukan masyarakat kabupaten Bogor saat ini adalah :

(1) Masyarakat Kabupaten Bogor harus tetap Disiplin mengikuti Protokoler Kesehatan pencegahan Penularan Covid 19 ini supaya PSBB ini tidak berkepanjangan.

(2). Mengenai Calon penerima Bansos Covid 19 semua warga kabupaten Bogor berhak menerima karena mengikuti PSBB bukan hanya daerah yang masuk Zona merah, dan bila ada yang menolak karena alasan masih cukup uang ( Keadaan ekonomi mencukupi ) agar dibuat bukti penolakannya sehingga bantuan yang ditolak tersebut dapat di salurkan kepada yang lain.

(3) Bantuan yang disampaikan oleh pemerintah tidak boleh tumpang tindih ( Satu Kepala Keluarga (KK ) dari satu sumber dana atau Penyaluran , diminta kepada Warga yang menerima bantuan agar bertanya kepada petugas yang mengantarkan bantuan terkait bantuan yang diterimanya.

(4). Kategori atau Golongan masyarakat saat ini ada 2 macam, yaitu kategori atau Golongan DTKS untuk masyarakat yang sebelumnya sudah terdata dalam kategori tidak Mampu (Miskin) yang Bansosnya PKH dan BLT keluarga ini adalah keluarga miskin yang sudah terdata sebelum Covid 19.

Sedangkan NON DTKS adalah warga yang Berpotensi Miskin atau Misbar (Miskin Baru) karena tidak bisa beraktifitas setiap hari akibat dari dampak Covid19, diimana Kepala Keluarga yang Non DTKS ini di Bantu dengan Bantuan Sosial, (Satu KK hanya dapat dari satu sumber ) bisa dari 1. Bantuan Presiden Melalui Kemensos , 2. Bantuan Gubernur ( Provinsi ) . 3. BLT dari Dana Desa 4. Bantuan Sosial Prakerja untuk yang kena Prmemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) , (6.) Ada juga ATM beras dan (5) Bantuan dari Bupati melalui APBD seperti yang telah disampaikan Ibu Bupati kemarin yaitu sebanyak 6000 ton beras akan di bagikan untuk 200 ribu Kepala Keluarga ( KK ) dimana per KK di berikan 30 kg per bulan untuk Warga Kabupaten Bogor

Selanjutnya, mengenai Lambatnya pendistribusian Bansos terdampak Covic 19 di kabupaten Bogor itu disebabkan adanya perbaikan data, karena data provinsi yang sudah di distribusikan sekarang, informasinya ada permasalahan penerima Bansos Covid 19 di lapangan, hal itu disebabkan provinsi memakai data lama dan mereka punya data sendiri.

“Mudah-mudahan dengan cara yang kita buat ini lebih baik dan dapat menjadi acuan bagi pendistribusian untuk Bansos Covid yang lain,” kata Syarifah.

Syarifah menyampaikan supaya Masyarakat saat ini di harap dapat bersabar dan bila ada di lihat bantuan yang sudah di terima masyarakat yang lain itu adalah data masyarakat yang sudah terlebih dahulu terverifikasi.

“Memang kita harus menerima informasi secara Buttem Up dari RT/RW supaya pendistribusian bansos yang Non DTKS dapat tersalurkan dengan baik dan tidak terjadi tumpang tindih,” kata Kepala Bappedalitbang.

Dia menegaskan dan Berharap supaya Seluruh Warga masyarakat bahu-membahu dan bersatu memerangi Penyebaran Covid 19 supaya masyarakat dapat segera beraktifitas Normal seperti biasa.

“Dan itu sangat penting karena semakin lama kita berstatus PSBB maka keadaan perekonomian semakin tidak Baik dan kondisi keuangan untuk pembiayaan terdampak Covid19 pun akan semakin meluas dan penggunaan dananya pun akan semakin membengkak, sementara sumber pendapatan yang menjadi pembiayaan terdampak Covid19 tidak dapat terserap dan tidak dapat dilakukan,” paparnya.

Ketika Wakil ketua II PJID dari Majalah Suara, Kiki Gondrong menanyakan tentang apakah ada Bantuan Pusat dan Bantuan provinsi dan Bantuan CSR, Sarifah menjelaskan bahwa bantuan Pusat dan Bantuan provinsi tidak ada akan tetapi Dana anggaran APBD tahun 2020 yang bersumber dari Pusat dan Provinsi yang tadinya untuk pembiayaan kegiatan lain di alihkan semua untuk penanganan Covid 19.

“Anggaran yang bersumber dari Provinsi yang tadinya akan melaksanakan kegiatan lain pada tahun 2020 ini, Sedangkan dari APBD Kab Bogor sendiri juga banyak pengalihan seperti Pembangunan Infrastruktur sebagian besar di tunda, tapi kalau pemeliharaan tetap di laksanakan,” ungkap Syarifah.

Selanjutnya, Dia mengatakan kalau Bantuan Pusat dan Provinsi itu lebih kepada pengadaan APD, Disiinfektan dan pembiayaan Pelayanan Pengobatan bagi masyarakat terkena Covid 19 yang di serahkan dan ditunjuk ke Dua RSUD , yaitu RSUD Cibinong dan RSUD Ciawi, dan Rujukan tambah Syarifah.

Dalam Kesempatan yang sama, Wakil Ketua I PJID dari media Kontras, Bobi Oktanto juga menyampaikan informasi yang di perolehnya dari Lapangan, dalam kesempatan itu, Dia menyampaikan adanya Pengalokasian Dana Desa 30 % untuk Covid 19 seperti di wilayah kecamatan Parung.

Dia mempertanyakan apakah Pengalokasian 30% untuk pencegahan Penularan Covid 19 atau untuk BLT Terdampak Covid 19, tanyanya, itu juga.

Syarifah menjawab, bahwa berdasarkan Perbub memang ada yang 30% tapi bukan khusus Pencegahan Penularan Covid katanya menjelaskan seraya memesankan agar masyarakat kabupaten Bogor menjaga Kondusifitas dan bersabar karena pendustribusian Bantuan ini pun pihaknya harus hati-hati agar dapat di pertanggungjawabkan dan tepat sasaran dan adil, pungkasnya.

 

(Bob/PJID)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses