FPI Tuntut Tempat Hiburan Ditertibkan

FPI Tuntut Tempat Hiburan Ditertibkan
Ratusan anggota FPI menggelar aksi damai di alun alun Cilacap.

CILACAP, KONTRASNEWS – Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Cilacap meminta pemerintah daerah untuk mengintensifkan penertiban dan pengawasan terhadap banyaknya tempat-tempat hiburan. Apabila tidak dilakukan, FPI akan turun sendiri untuk melakukan penertiban tersebut.

Ratusan anggota FPI ini menyerukan hal tersebut dengan melakukan aksi damai ke alun-alun Cilacap dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Rabu (23/12) ratusan anggota FPI dan FKPPI Kabupaten Cilacap.

Selain itu mereka juga melakukan audiensi di pendopo Wijayakusuma yang ditemui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dityasa Pradipta, Kepala Dinas Pariwisata dan KebudayaanN Indaryuli Nyataningrung, dan Kepala BPMPT diwakili Kepala Bidang Perijinan Sudi Suhadmi.

“Kami menuntut kepada Bupati dan jajarannya untuk segera menutup karoke, tempat pijat terutama yang tidak berijin,” ujar Ketua DPW FPI Cholid As Sadzali, kemarin.

Selain itu bagi yang berijin untuk melakukan evaluasi, karena banyak tempat hiburan malam yang melanggar norma agama maupun norma negara. Menurutnya, seluruh tempat hiburan baik yang berijin maupun tidak melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Terutama karena tempat hiburan kerap sekali menyediakan minuman keras, PL (pemandu lagu) dengan pakaian seksi, dan juga menjadi tempat transaksi seks.

“Kami menuntut bagi tempat hiburan yang melanggar agar segera ditutup, apabila bupati dan jajarannya tidak segera bertindak tegas, secara terpaksa Kami FPI akan menindak tegas, tapi tetap koordinasi dengan yang berwajib tanpa meninggalkan ahlaqul karimah,” ujarnya.

Apabila ada pengawasan yang ketat dari Pemkab, dalam hal ini Satpol PP dan juga pihak berwajib, tempat-tempat hiburan ini bisa dikendalikan. Minimal bisa mengurangi peredaran miras dan narkotika, serta transaksi seksual. Serta bisa meminimalisir adanya pekerja seks dan PL yang dibawah umur.

“Kami juga meminta agar tempat hiburan yang dekat dengan sekolah, tempat ibadah atau fasilitas umum untuk segera direlokasi, agar masyarakat terutama anak-anak tidak terpengaruh dengan adanya mereka,” kata Suwanto, Wali Laskar FPI.
Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta agar ada Perda Larangan pendirian tempat hiburan malam, Perda larangan peredaran miras. Meminta masyarakat, dan juga tempat hoburan tidak menyelenggarakan acara berlebihan dan melanggar hukum di malam tahun baru nanti.

Diytasa Pradipta mengatakan apa yang disampaikan oleh FPI akan segera di tindaklanjuti dengan dilaporkan ke Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji. “Kami siap menindaklanjuti dan siap melakukan aksi penertiban serta pengawasan dilapangan,” ujarnya.

Untuk melakukan langkah-langkah tersebut, Satpol PP juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait dan petugas keamanan dalam melakukan pengawasan.

Kepala Disparbud Cilacap Indaryuli Nyataningrum mengatakan pemberian izin untuk pendirian tempat hiburan malam sudah tidak dikeluarkan sejak tahun 2014 lalu. Pemkab juga sudah melakukan upaya agar tempat-tempat hiburan malam ini tidak melanggar.

“Kami sudah berupaya, walaupun belum maksimal. Mulai dari teguran lisan sampai dilakukan pemugaran tempat hiburan malam yang tidak berizin seperti di Widarapayung,” katanya.

Menurutnya, Pemkab serius dalam melakukan mengawasan terhadap tempat hiburan malam yang ada bersama dengan pihak-pihak terkait.

Sarwo Mumpuni

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses