Henry: Diluar Mubes Kosgoro 1957 di Cirebon Ilegal, Pembuat Onar Diproses Hukum

Henry:  Diluar Mubes Kosgoro 1957 di Cirebon Ilegal, Pembuat Onar Diproses Hukum
Berbincang serius, Henry Indraguna (kanan) dengan jajaran pimpinan.

SOLO, TABLOIDKONTRAS.com – Mubes Kosgoro ( Musawarah Besar Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong ) 1957, akan dilaksanakan di Cirebon, pada Tanggal 6-8 Maret 2021 mendatang. Dengan demikian Pengadaan Mubes harus sesuai AD/ART Organisasi, apabila ada yang mengadakan Mubes Kosgoro 1957 di luar jadwal yang telah ditetapkan Organisasi, maka dianggap illegal. “Mari kita sukseskan Mubes Kosgoro 1957 di Cirebon. Kita jaga kenyaman dan keamanan, demi kelancaran Mubes, sebab siapapun yang akan membuat onar dan berusaha memecah belah Kosgoro 1957, dengan tegas  bakal kita bawa ke ranah hukum!,” tegas Henry Indraguna, penasehat ahli di Lembaga Komunikasi dan Informasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar itu

Pernyataan Henry yang sekaligus Vice Presiden Kongres Advokat itu diutarakan pada Minggu (28/2) di Jakarta. Lebih jauh Henry mengatakan, pelaksanaan Mubes Kosgoro 1957 di masa Pandemi Covid-19 nanti dilakukan secara daring. Hal ini dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kesehatan. Nantinya peserta yang akan menghadiri acara Mubes itu adalah peserta yang sudah disepakati dan disetujui mayoritas peserta Muspinas Kosgoro 1957.

Diketahui, Kosgoro 1957 ini lahir pada tanggal 10 November 1957. Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 mengambil keputusan, dalam Muspinas VII Kosgoro 1957 terkait penyelenggaraan Mubes Kosgoro 1957 sudah sesuai dengan AD/ART Kosgoro 1957. Kosgoro 1957 mendukung dan merespon penuh langkah pemerintah dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19. Dukungan ini ditunjukkan dengan penyelenggarakan Mubes Kosgoro 1957 dengan aturan protokol kesehatan yang ketat, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undang yang berlaku.

Selain itu, Kosgoro merupakan organisasi yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan yang sah serta terdaftar dikementerian Hukum dan HAM, berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang No.17 tahun 2013, tentang Orgamas yang berbunyi  ‘Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum’. Juncto Pasal 5 ayat 1 Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2016 , tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berbunyi: Organisasi berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Dari uraian diatas, maka jelas Kosgoro 1957 merupakan organisasi dan kepengurusan yang sah dihadapan hukum, oleh karenanya diharap kepada semua peserta dapat bekerja sama dengan baik, di dalam menjaga jalannya Mubes dengan cara tetap menjaga nama baik organisasi dan tidak membuat keonaran apapun dan dalam bentuk apapun serta memilih pemimpin  yang dapat membawa perubahan bagi kosgoro 1957.

 

(Hong)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan