Henry : Peraturan KPU ‘Patahkan’ Semangat Calon Independen Di Pilkada Tahun 2020

Henry : Peraturan KPU ‘Patahkan’ Semangat Calon Independen Di Pilkada Tahun 2020
Henry Indraguna (tengah), ketika audensi dengan Ketua KPU Solo, Nurul Sutarti (kiri) dan beberapa anggotanya

SOLO,TABLOIDKONTRAS.com – Menurut pendapat pengacara, KP Henry Indraguna, SH, CLA, CIL peraturan KPU (komisi pemilihan umum) sekarang ini sangat memberatkan calon walikota atau calon bupati yang ingin mendaftarkan diri lewat jalur perorangan (independen), sehingga mematahkan semangat para calon tersebut untuk mengikuti Pilkada (pemilihan kepala daerah) yang bakal di gelar pada 23 September 2020 mendatang.

Pernyataan Henry tersebut diutarakan, pada Kamis (28/11) di Kantor KPU Solo, seusai dirinya melakukan audensi dengan pihak penyelenggara pemilihan umum tersebut. Dimana yang di nilai memberatkan itu, utamanya pada persyaratannya yang harus di penuhi oleh calon walikota maupun bupati dari jalur Independen. “Bayangkan saja, untuk pencalonan Walikota Surakarta saja, calon dari independen harus mengumpulkan KTP dan Surat pernyataan dukungan setidaknya 40 ribu” katanya

Dengan waktu yang disediakan untuk pengumpulan data persyaratan dukungan tersebut hanya 5 hari, dari tanggal 16  – 20 Pebruari 2020. Berarti, katanya, waktunya hanya tinggal kurang lebih 3 bulan. Belum lagi, ketika persyaratan tersebut dikumpulkan belum tentu lolos, karena  KPU masih mengadakan verifikasi atas keabsahan syarat tersebut.

Hal ini dirasa sangat memberatkan, sebab disana akan muncul permasalahan yang sangat mungkin terjadi, seperti adanya pemalsuan data, warga setempat akan merasa ketakutan membuat surat pernyataan dukungan tersebut, karena kemungkinan akan munculnya ancaman dari pihak-pihak tertentu atau akan dikucilkan oleh warga setempat.

“Untuk memenuhi persyaratan tersebut, tentu saja kami mempercayakan pada Timses atau Relawan. Ya, kalau semua personilnya jujur, kalau tidak ? tentu kami yang akan kena sanksi” jelasnya sembari menambahkan, belum lagi, jika adanya sanksi administrasi dari KPU, ketika ditemukan kekeliruan atau  ‘pemalsuan’ identitas dari hasil verifikasi.

Tidak sampai disitu saja, bahkan yang disayangkan Henry, sampai sekarang belum ada sanksi-sanksi hukum yang pasti yang  diterangkan secara terbuka. Kalau Sanksinya hanya administrasi mungkin dapat diatasi, tapi jika sanksinya pidana, jelas sangat memberatkan dan hal ini belum disosilaisasikan. “Disamping itu masih ada banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk menjaring dukungan itu, sehingga para Cawalkot maupun Cabup, menjadi ketakutan dan akan mundur dengan sendirinya” tegasnya

Sementara itu, menurut Ketua KPUD Solo, Nurul Sutarti, SP, Msi mengatakan, pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak untuk memberikan solusi kepada calon kepala daerah yang maju melalui jalur Indenpenden ini, masalahnya pihaknya menjalankan tugas atas dasar PKPU No 16 tahun 2019 ini tersebut. Karena untuk menjadi peserta Cawalkot (calon walikota) Surakarta melalui jalur Independen, minimal harus mengumpulkan surat pernyataan dukungan yang dilampiri foto copy KTP sejumlah 35.870 calon pemilih.

 

(Hong)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses