Joko Paloma : Netralitas dan Profesionalitas ASN dan KPU, Dibutuhkan Dalam Pilkada Jurdil

Joko Paloma : Netralitas dan Profesionalitas  ASN dan KPU, Dibutuhkan Dalam Pilkada Jurdil
Joko ’Paloma’ Santoso, ketika memimpin rapat para profesional di bidang property.

SUKOHARJO, TABLOIDKONTRAS.com – Untuk mencapai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang jujur dan adil (Jurdil), sangat dibutuhkan prilaku atau tindakkan yang profesionalitas dan netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara), TNI, Polri serta penyelenggara Pilkada, dalam hal ini KPU (Komisi Pemilihan Umum), sehingga tidak ada lagi faktor kepentingan, maupun keterpihakan pada salah satu konstestan. “Karena prafesi ASN, merupakan pelayan, yang tugasnya melayani masyarakat” ujar Joko Santosa, salah satu Cabup (calon bupati) Sukoharjo di Posko Pemenangannya, di Gumpang, Kartasura, Sukoharjo

Hal ini di katakan Joko Paloma (panggilan akrabnya), sehubungan dengan akan segera di gelarnya pesta demokrasi, yakni Pilkada Sukoharjo, pada 9 Desember 2020 mendatang. Artinya,  para pimpinan mulai dari kepala desa, Camat sampai pada jajaran kepala dinas ASN di Pemkab Sukoharjo, sangat tidak dibenarkan jika melanggar sumpahnya dan melakukan keterpihakan kepada salah satu Cabup yang diusung. “Tidak semestinya mempolitisasi kinerja, juga melakukan penekanan kepada jajaran ASN, TNI, Polri maupun KPU” lanjut Joko Paloma

Sehingga korelasi hukum, katanyanya, jangan tebang pilih bagi aparat hukum dalam menegakkan keadilan. Hal tersebut sehubungan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014, tentang ASN terutama pada pasal 9, tentang pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. “Tentu pasal ini ada sanksi hukumnya jika di langgar, karena ini jelas mencoreng dan membuat kondisi Pilkada tidak lagi Jurdil” tandasnya

Selain itu Joko Paloma juga mengatakan, jadi ASN dan penyelenggara Pilkada harus berlaku obyektif, sesuai jalur relnya kompetisi yang benar. Sehingga tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, terutama calon pemilihnya. Bahkan joko Paloma juga menyinggung tentang tentang pemimpin gender, dimana pemimpin yang ideal itu di tangan laki-laki, sebab laka-laki memiliki langkah yang lebih panjang dari wanita (perempuan), tingkat obyektifitasnya juga lebih tinggi dalam menentukan kebijakan. “Laki-laki itu memiliki power dan profesinalisme yang lebih kuat di banding pemimpin perempuan” sindirnya.

 

(Hong)   

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.