Jokowi : Tangkap Seluruh Anggota KKB di Papua

Jokowi :  Tangkap Seluruh Anggota KKB di Papua
Ilustrasi operasi TNI di Papua ( dok )

JAKARTA, TABLOIDKONTRAS.com – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua telah menewaskan banyak pihak mulai dari siswa sekolah, guru, hingga Kabinda Papua Mayjen TNI Anumerta I Gusti Putu Danny Nugraha. Inilah tanggapan petinggi pemerintahan atas kondisi terakhir di Papua.

Presiden Jokowi menegaskam tak ada tempat bagi KKB di Indonesia termasuk Papua. “Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB,” ujar Jokowi dalam konferensi pers, Senin (26/4).

Pada kesempatan itu Jokowi menyampaikan duka cita bagi gugurnya Kabinda Papua tersebut. Duka cita juga disampaikan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Kantor Staf Presiden pun menggelar rapat yang dikoordinir oleh Jaleswari Pramodawardhani dan mengumpulkan kementerian/ lembaga terkait mulai dari Kemenkopolhukam, BIN, TNI, Polri, BNPT hingga Bupati Kabupaten Intan Jaya. Kepala Staf KSP Moeldoko meminta berbagai masukan untuk mencari solusi terbaik penanganan KKB di Papua.

Kemenkopolhukam juga menggelar rakor khusus yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD. Salah satu poin yang dibahas adalah perlunya penguatan koordinasi dan meningkatkan intensitas operasi di Papua.

Waka BIN Letjen TNI Purn Teddy Lhaksmana Widya Kusuma menegaskan dengan kondisi Papua saat ini, maka pemerintah punya peluang untuk menuntaskan masalah KKB. “Operasi penuntasan KKB harus dilanjutkan,” jelas Teddy.

Teddy menambahkan, penyebutan nama KKB sudah tidak sesuai dan beberapa pihak mengusulkan penyebutan KKB menjadi separatis teroris. Hal ini menjadi sebuah tindak kontra-terorisme melalui Resolusi 1373 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto juga menambahkan bahwa penanganan KKB di Papua perlu melibatkan tokoh dan masyarakat adat hingga pemda.

Kepala BNPT Boy Rafli Amar dan Asops Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto sepakat operasi di Papua bukan operasi militer, melainkan operasi penegakkan hukum.

“Maka kejahatan KKB di Papua bisa diproses secara hukum. Tapi keterlibatan TNI di sana terkait masalah kedaulatan negara, sehingga harus totalitas hadapi situasi di Papua,” jelas Boy.

Sementara Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda berharap penanganan situasi di Papua, khususnya di Puncak Jaya, memerlukan pengawasan dan pendekatan khusus.

“Perlu ada pendekatan ke masyarakat, bangun komunikasi yang baik. Perlu juga pembangunan infrastruktur jalan, rumah singgah, dan listrik,” ungkap Yuni.

( Ts/ ik )

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan