Kasatlak Sapras UPK Badan Air Dinas LH DKI : Kurangnya Bukti Dugaan Pungli Sulit Diproses Hukum.

Kasatlak Sapras UPK Badan Air Dinas LH DKI  : Kurangnya Bukti Dugaan Pungli Sulit Diproses Hukum.
Riyanto Naebaho (kiri) Kasatlak Prasaran dan Sarana UPK Badan Air LH DKI Jakarta.

JAKARTA, TABLOIDKONTRAS.com – Dugaan pungli atau pungutan liar, di lingkungan Unit Pelaksana Kebersihan (UPK)  badan air Jakarta Utara tak dapat diproses. Dugaan pelaku pungli yang di lakukan oleh oknum Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP)  itu hanya dikenakan sanksi di pindahkan ke tempat lain. Hal ini di sampaikan oleh Kastlak Prasarana dan sarana UPK badan air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta (Selasa 15/9/20).

Kasatlak Prasarana dan Sarana UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup  DKI, Riyanto Naebaho saat dikonfirmasi mengatakan.

“Dugaan pungli yang  dilakukan oleh oknum PJLP itu sudah lama. Namun sekali lagi hasil investigasi dan penelusuran dari kami, tidak ditemukan hal itu. Cukup sulit untuk membenarkan dugaan pungli tersebut. Semua pihak sudah kami panggil, bahkan dari

Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur pun sampai datang ke kantor menindaklanjuti dugaan pungli itu, ” terangnya di kantor LH  DKI Jakarta (Selasa 15/9/20).

Lebih lanjut Riyanto juga megatakan, kesulitan untuk membuktikan jika harus diproses secara hukum.

“Hingga saat ini kami tidak dapat menemukan bukti yang menguatkan dugaan pungli itu. Walaupun ada sekitar 10 orang yang menyatakan di atas materai, tapi sekali lagi pihak yang diduga menerima itu, tidak mengakui dan itu sulit untuk tarik ke ranah hukum tanpa barang bukti yang kuat.

Selanjutnya untuk menghindari konflik internal di lingkungan UPK badan air Jakarta Utara, yang diduga pelaku pungli itu, kami pindah tugaskan di tempat lain, “tegas Riyanto didampingi Sabar Gultom Kasatlak Jakarta Utara.

Selain Kasatlak Prasarana dan Sarana UPK Badan Air Dinas LH DKI, Kasatlak UPK badan air Jakarta Utara,  Sabar Gultom juga menututurkan.

“Selanjutnya mengenai oknum PJLP yang diduga melakukan pungli itu  sudah di pindah tugaskan, antara lain ‘S’, ‘J ‘ dari 18 PJLP tersebut. Ada yang di Jakarta Barat, Timur, Selatan. Hanya tindakan tegas  itu yang dapat kami lakukan, “ungkapnya kepada media di kantornya (Selasa 15/9/20).

 

Iwan HT.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan