Kasus Pemutakhiran Data Dukcapil Mangkrak, Kejaksaan Negeri Klaten Di Praperadilan

Kasus Pemutakhiran Data Dukcapil Mangkrak, Kejaksaan Negeri Klaten Di Praperadilan
Nikodemus, keta umum LSM Pusoko

KLATEN, TABLOIDKONTRAS.com –  Penanganan tindak pidana korupsi di negeri ini sepertinya masih menjadi PR besar bagi para penegak hukum di Indonesia. Pasalnya masih banyak kasus yang belum ditangani secara maksimal, meski laporan dan bukti-bukti terkait itu sudah jelas. Seperti kasus pemutakiran data di Dukcapil Klaten, hingga kini masih menggantung atau mangkrak, karena tidak segera ditangani pihak kejaksaan Negeri klaten. “Kejaksaan itu kan sebagai pengacara negara, kenapa tidak segera mentersangkakan pihak-pihak terkait kasus ini” ujar Nikodemus, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Pengembangan Usaha Sosial dan Kontrol (LSM PUSOKO), di kantornya.

Terkait kasus tersebut Nikodemus, harus mem-praperadilan-kan Kejaksaan Negeri Klaten yang di nilai lemah dalam upaya penindakan terhadap para pelaku korupsi sehubungan dengan proyek pemutakiran data di Kantor Ducapil setempat. Hal  ini Nikodemus menduga pihak kejaksaan Klaten apreori dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan pejabat teras Kabupaten Klaten, mengapa ? “Jika hal ini dibiarkan, tentu akan gawat” tandasnya

Diketahui, proyek pemutakhiran data kependudukkan Pemerintah Kabupaten Klaten TA (tahun anggaran) 2008. Di mana data tersebut tidak digunakan sebagai acuan Data Pemutakiran Data Penduduk di Kabupaten Klaten. Alasannya, karena hasil data kependudukan lebih kecil dibanding data yang dimiliki pada Dinas Kependudukkan Kabupaten Klaten. Sehingga diduga ada mark-up data kependudukan, yang tentunya menyebabkan terjadinya pemborosan anggaran Pemkab Klaten. Yang berarti negara dirugikan sebesar Rp. 3.8 M.

Proyek Pemutakiran Data Penduduk Pemerintah Kabupaten Klaten ini  bekerja sama dengan LPPM – UGM Yogyakarta, dengan cara Swakelola dan di rubah menjadi Penunjukkan Langsung (tanpa tender). Dari proyek ini mantan Kepala Dukcapil Kabupaten Klaten Tahun 2008, Drs. Sarjono  pun harus menjadi korban dan mendekam di balik jeruji besi. Ada juga Ketua LPPM UGM,  Prof. Dr. Tech. Ir. Danang Parikesit, M.Sc., yang juga ditetapkan sebagai tersangka, namun kasusnya seolah ‘dihentikan’ oleh penegak hukum terkait. “Bukan itu saja, tapi masih ada sejumlah pejabat yang terlibat dalam kasus ini, namun sampai sekarang belum ditersangkakan” paparnya

Adapun nama-nama pejabat itu antara lain, Bupati Klaten (saat itu) Sunarno, SE. Yang disebut 2 kali menerima Rp. 500 juta. Hingga akhirnya mengembalikan Rp. 250 juta, Indarwanto (Sekda Klaten) menerima Rp. 50 juta, sudah mengembalikan Rp. 30 juta, Kepala BPKD, Bambang Sigit Sinugroho yang menerima Rp. 25 juta, mengembalikan Rp. 10 juta dan Kabag Pembangunan Drs. Djoko Sawaldi yang menerima Rp. 15 juta da mengembalikan Rp.5 juta. Terkait hal ini LSM PUSOKO mengambil sikap tegas menempuh jalur hukum dengan mempraperadilankan Kejaksaan Negeri Klaten. Dimana dijadwalkan akan disidangkan pada, Senin (14/9) mendatang.

 

(Hong)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan