Kata Pengamat, Wajar Wakapolri Tanda Tangani Keputusan Mutasi Pejabat Polri

Kata Pengamat, Wajar Wakapolri Tanda Tangani Keputusan Mutasi Pejabat Polri
Wakapolri Komjen Budi Gunawan.

JAKARTA, KONTRASNEWS.com – Pengamat Kepolisian sekaligus akademisi dari Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar mengatakan, penandatanganan Telegram Kapolri soal mutasi di internal Polri oleh Wakil Kepala Polri (Wakapolri) adalah hal yang biasa dilakukan.

Menurut Bambang, hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan.

“Kapolri dan Wakapolri itu istilahnya satu kotak, maka keputusan kewenangan prinsip di luar kepolisian biasanya dilakukan oleh Kapolri, sedangkan Wakapolri untuk urusan internal,” ujar Bambang Sabtu (2/1/2016).

Menurut Bambang, tanda tangan Wakapolri biasanya diperlukan dalam keadaan urgent, di mana Kapolri sedang berhalangan.

Meski demikian, tanda tangan oleh Wakapolri tersebut tetap dilakukan atas nama Kapolri, atau dengan kata lain, dibuat atas persetujuan Kapolri.

Selain itu, penandatanganan mutasi yang bisa diwakili oleh Wakapolri hanya berlaku bagi pangkat di bawah jenderal.

Sedangkan, untuk pangkat jenderal, harus ditentukan melalui rapat Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri, kemudian SK ditandatangani oleh Kapolri dan Presiden.

“Meski muncul dugaan-dugaan karena mutasi sering ditandatangani oleh Wakapolri, harus diketahui bahwa itu adalah hal yang wajar dilakukan,” kata Bambang.

Sebelumnya, Mabes Polri merotasi sejumlah pejabat di lingkungan Polri pada awal 2016 ini. Tercatat tujuh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) akan dimutasi dari jabatannya.

Perintah mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram dengan Nomor ST/2718/XII/2015 tertanggal 31 Desember 2015.

Atas nama Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Wakapolri Komjen Budi Gunawan membubuhkan tanda tangannya pada surat tersebut.

Sementara itu, Mabes Polri merotasi sejumlah jajarannya di lingkungan Polri awal 2016 ini. Tercatat tujuh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) akan dimutasi dari jabatannya.

Perintah mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram dengan Nomor ST/2718/XII/2015 tertanggal 31 Desember 2015.

Atas nama Kapolri Jendral Badrodin Haiti, Wakapolri Komjen Budi Gunawan membubuhkan tanda tangannya pada surat tersebut.

Tujuh Kapolda yang dimutasi, di antaranya: Kapolda Kepulauan Riau, Brigjen Arman Depari akan ditugaskan di Badan Narkotika Nasional (BNN).

Posisi Arman akan digantikan oleh Brigjen Sambudi Gusdian yang saat ini menjabat Wakil Kakorlantas.

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Iza Fadri akan diangkat dalam jabatan baru menjadi Staf Ahli Sospol Kapolri.

Sementara itu, posisi Iza akan diisi oleh Irjen Djoko Prastowo yang saat ini menjabat Wakil Kepala Badan Intelkam Polri.

Kapolda Sumatera Barat Irjen Bambang Sri Herwanto akan dipromosikan menjadi Direktur Program STIK.

Jabatan yang ditinggalkannya akan diisi oleh Karo Watpres SDM Polri, Brigjen Basarudin.

Kapolda Jambi Brigjen Lutfi Lubihanto akan dipromosikan menjadi Wakaba Intelkam menggantikan Irjen Djoko Prastowo yang akan menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

Adapun posisi Lutfi, nantinya akan digantikan oleh Wakapolda Jawa Tengah, Brigjen Musyafak.

Sementara itu, Kapolda Lampung Brigjen Edward Syah Pernong akan digantikan oleh Brigjen Ike Edwin yang saat ini menjabat Wakapolda Sulselbar.

Edward akan dimutasi menjadi analis kebijakan utama Staf Ahli Kapolri.

Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Brigjen Endang Sunjaya akan dipromosikan menjadi Irwil III Itwasum Polri.

Posisi Kapolda NTT akan diisi oleh Brigjen Widiyo Sunaryo yang sebelumnya bertugas di Div Hubinter Mabes Polri.

Adapun Kapolda Maluku Brigjen Murad Ismail akan dipromosikan menjadi Kakor Brimob Polri.

Posisinya akan diisi oleh Brigjen Pol Ilham Salahuddin yang saat ini menjabat Wakapolda Sumut.

Tok.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses