Petani Keluhkan Kelangkahan Pupuk? Dinas Pertanian Diminta Permudah Pembelian Pupuk

Petani Keluhkan Kelangkahan Pupuk? Dinas Pertanian Diminta Permudah Pembelian Pupuk
Kelangkahan Pupuk Dimasa Pandemi Sangat Menyulitkan Bagi Petani di Bolmong. Menunggu pemberian gratis belum ada. Anehnya Membelipun susah akibat Stok pupuk belum ada bagi Petani.

BOLMONG,TABLOIDKONTRAS.COm – Dimasa kondisi pandemi Covid-19 saat ini, harapan sebagian besar petani di bolmong tentunya hanya mengandalkan hasil pertanian mereka sebagai unjung tombak untuk menopang keberlangsungan hidup keluarga serta biaya sekolah anak.

Mirisnya, dengan diberlakukan pembatasan untuk mencegah penyebaran virus corona, petanipun harus memutar otak dan banyak yang beralih ke pertanian. Namun sayangnya kelangkahan pupuk menjadi salah satu persoalan bagi para petani di bolmong.

Seperti yang di sampaikan oleh Nawir pondabo warga kecamatan passi barat ( Bolmong-red)  Bahwa beberapa bulan terakhir ini sangat sulit mencari kesediaan pupuk yang menjadi kebutuhan dasar bagi petani.

” beberapa bulan terakhir ini ketersediaan pupuk makin tak jelas. Pasalnya ada indikasi pembatasan pembelian pupuk yang dibuat oleh para Penjual. Alasannya bahwa yang tidaj masuk dalam kelompok tidak bisa membeli pupuk,” Beber Nawir.

Belum lagi adanya kebijakan yang mengharuskan petani membentuk kelompok dan di ajukan dulu ke dinas pertanian bolmong baru akan di proses, itupun para petani harus menunggu  sampai tahun depan karena berkas kelompok yang nantinya di ajukan masih akan berproses melalui seleksi berkas.

” Kami belum mengetahui pasti maksud dari kebijakan pemerintah ini melalui dinas pertanian yang mengharuskan petani membentuk kelompok baru bisa membeli pupuk yang di butuhkan. Itupun harga setiap 1 karung berkisar Rp 125 ribu rupiah,” Ungkap Nawir.

Dirinya berharap kiranya pemerintah bolaang mongondow ( Bolmong ) dapat mempermudah pembelian pupuk. Sebab selama ini para petani tidak mendapatkan pupuk gratis, melainkan selalu membeli dengan harga mahal.

” Selama ini para petani membeli terus  pupuk yang dibutuhkan untuk ladang pertanian mereka dengan harga mahal dan Belum perna gratis. Maka, diminta jangan lagi mempersulit petani atas kelangkahan pupuk. Apa terlebih pada kondisi pandemi saat ini.” Harap Nawir Pondabo ketika bersua dengan awak media Kamis (04/02/21) pagi tadi.

Sayangnya hingga berita ini naik tayang, Kepala dinas pertanian bolmong belum berhasil dimintai keterangan atas kelangkahan pupuk serta harga pupuk yang semakin meroket.

Sementara itu, dilansir dari keterangan pers Kementrian Pertanian Republik Indonesia ( KementanRI ) Melalui Www.pertanian.go.id terkait kelangkahn pupuk mendapat bantahan bahwa stok pupuk yang di distribusi sangat cukup untuk seluruh daerah di indonesia.

Menanggapi beberapa isu terakhir terkait kelangkaan pupuk di sejumlah daerah, Kementerian Pertanian meluruskan isu penguragan pupuk bersubsidi.

Menurut Kuntoro Boga Andri, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, tidak benar terjadi pengurangan pupuk bersubsidi. Pemerintah melakukan alokasi sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dan alokasi anggaran sesuai luas baku lahan sawah yang ditetapkan ATR/BPN.

“RDKK sesuai potensi perencanaan tanam di masing-masing wilayah desa dan kecamatan. Maka akan sangat menentukan ketepatan alokasi pupuk subsidi,” jelas Kuntoro di Jakarta, Jumat (7/2/21).

Lebih lanjut Kuntoro menjelaskan, tahun 2020 dilakukan koreksi terhadap alokasi pupuk bersubsidi menjadi 7,9 juta ton, dan sesuai Permentan 01/2020 sebanyak 10% dialokasikan sebagai cadangan pupuk, sehingga total yang akan didistribusikan sebanyak 7,1 juta ton.

Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah mendalami kemungkinan penyalahgunaan pupuk subsidi, dan ternyata ditemukan pupuk beralih pada perusahaan perkebunan (bukan petani), dan banyak juga petani perseorangan yang memperoleh pupuk bersubsidi meskipun bukan Kelompok Tani.

“Kami mengingatkan alokasi pupuk bersubsidi harus diawasi agar tepat sasaran, dan kuota pupuk hanya bagi kelompok tani sesuai RDKK. Makanya ada isu kelangkaan pupuk di masyarakat. Bagi yang tidak terdaftar, pupuk non subsidi tersedia banyak kok,” tambahnya.

Kuntoro juga menjelaskan isu kelangkaan pupuk dan pengurangan pupuk seperti contoh di Jawa Timur hingga 50%, setelah ditelusuri, dijumpai fakta terjadi kelambatan pemerintah daerah menginput data kebutuhan melalui eRDKK, akibat kurang cepat respon pada level kecamatan.

“Setiap bulannya, tanggal 20-25, pemerintah daerah dapat menginput kebutuhannya. Kami menghimbau agar lebih cepat diproses, agar tidak terjadi isu kelangkaan. Padahal pupuknya ada. Hanya petugasnya terlambat input sistem,” tegas Kuntoro.

Selain itu, tahun 2020 tidak lagi diberikan pupuk subsidi bagi pembudidaya ikan, yang pada tahun sebelumnya selalu mendapatkan pupuk subsidi. Kini pemerintah fokus memberikan pupuk subsidi hanya bagi petani yang melakukan usaha tani bidang pertanian, tambahnya. Pembudidaya ikan diluar kewenangan Kementan, tegasnya.

Sekedar informasi, RDKK adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha, yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, yang merupakan alat pesanan sarana produksi pertanian kelompok tani kepada Gapoktan atau lembaga lain (penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan), termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi.

Sedangkan eRDKK adalah RDKK yg diinput ke dalam sistem dengan basis NIK. Harapannya data eRDKK bisa digunakan untuk bantuan pemerintah selain subsidi pupuk. Saat ini penyaluran KUR oleh perbankan juga sudah menggunakan data eRDKK.

 

( Lucky Lasabuda)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan