Publikasi Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020

Publikasi Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020

                     PEMERINTAH  KABUPATEN  BOGOR

SEKRETARIAT DAERAH JALAN TEGAR BERIMAN CIBINONG – 16914

PUBLIKASI KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020

  1. PENDAHULUAN

 Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dipimpin oleh Sekretaris Daerah dibantu oleh tiga Asisten yaitu  Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi, mempunyai fungsi sebagai penyusunan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, diharapkan   mampu mengakselerasi pencapaian Visi, Misi Kabupaten  Bogor dan Target kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu:  “ Terwujudnya Kabupaten

Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban.”

Visi dan Misi ini kemudian dijabarkan dalam Panca Karsa yaitu Lima Tekad/cita-cita Pemda Kab.Bogor untuk Mencerdaskan Bogor, Mensehatkan Bogor, Memajukan Bogor, Membangun Bogor, dan Membuat Bogor Lebih Berkeadaban.

Dalam melaksanakan Tupoksinya Sekretariat Daerah (Setda) harus mampu menjaga hubungan dengan Perangkat Daerah, Lembaga Legislatif dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Stakeholder lainya, dengan prinsip keterpaduan dan keselarasan sehingga dapat menjaga stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban serta keharmonisan hubungan antar lembaga serta guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tidak kalah pentingnya Setda juga dituntut mampu dengan baik mempersiapkan bahan rumusan kebijakan daerah agar kebijakan yang dihasilkan memberi daya ungkit terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyelesaian persoalan serta meningkatnya pelayanan publik. Koordinasi yang dilakukan oleh Setda, adalah hubungan kerja dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor, koordinasi dengan Perangkat daerah Provinsi dan Pemerintah yang dilaksanakan  secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan,

  1. PELAKSANAAN KEGIATAN DI TAHUN 2020
  2. LINGKUP ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA RAKYAT

 

1.Kegiatan Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah (Perundang-undangan)

Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2020, Setda telah menerbitkan 11 Perda, 81 Perbup, 410 Kepbup dan 29 Kajian serta 28 perjanjian. Penyusunan produk hukum tersebut dalam rangka  mendukung penyelenggaraan Pemda, menindaklanjuti kebijakan peraturan perundang

undangan yang lebih tinggi, mendukung program panca karsa  serta sebagai  upaya mendukung percepatan penanganan Covid-19

  1. Kegiatan Pengoordinasian Bantuan Hukum (Banhuk)

Pada 2020 telah melaksanakan program kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan telah dilaksanakan 1 kali pertemuan di gedung serbaguna I setda (target 3 kali pertemuan) dan terlaksananya 10 kali (10 desa) Penyuluhan Hukum Terpadu  (target 40 kali), dari 3 desa yang mengikuti penilaian penyuluhan sadar hukum 2 desa lolos berprestasi dalam kegiatan tersebut di tingkat Provinsi yaitu Desa Sukadamai Kec.Dramaga dan Desa Purwasari Kec.Dramaga, dan mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jabar pada 2 Nopember 2020 di gedung sate.

Sepanjang  2020  telah menangani  perkara perdata sebanyak 10 perkara dimana 3 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan Penanganan sengketa Tata Usaha Negara sebanyak 2 perkara dimana  1 perkara telah  berkekuatan hukum (inkracht) serta melaksanakan Pendamping dalam perkara administrasi pidana telah dilaksanakan sebanyak 78 perkara dan pendampingan 20 masalah hukum lainnya.

3.Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Bupati/Wakil Bupati Bogor  dalam Administrasi Pemerintahan (Adpem)

Pemda Kab.Bogor bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kab.Bogor telah menyelesaikan pembuatan sertifikat tanah melalui program redistribusi tanah dan sertifikasi tanah bagi relokasi korban bencana alam pada tahun 2017, yaitu :

– Desa Setu Kec. Jasinga sebanyak 300 bidang (Program Redis Th.2019)

– Desa Tapos Kec. Tenjo sebanyak   46 bidang (Program Redis Th.2018)

  • Desa Banyuwangi Kec. Cigudeg sebanyak 235 bidang (Relokasi Bencana 2017)

Berkoordinasi dengan Korem 061/Suryakancana dalam rangka fasilitasi dan menyelesaikan HUNTARA bagi Korban Bencana Alam di Kec.Sukajaya dan Kec.Leuwisadeng 1.753 unit (1.713 unit di Kec.Sukajaya dan 40 unit di Kec.Leuwisadeng), melaksanakan pembagian  sertifikat secara simbolis oleh Bupati Bogor dan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Bogor serta peresmian pemanfaatan Huntara di Kec. Sukajaya dan Kec. Leuwisadeng.

Daerah Otonomi Baru sebagai Calon Daerah Persiapan (CDP) Bogor Barat Progres terakhir saat ini Provinsi Jawa Barat pada 4 Des 2020 telah menyetujui rencana pembentukan CDP Kabupaten Bogor Barat dengan terbitnya Persetujuan Bersama antara DPRD Provinsi Jabar dengan Gubernur Jabar No: 135/7873-Setwan.PRSD&PUU/2020 dan Nomor 07/PMD.01/Pem.Ksm tentang Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Sukabumi Utara, Garut Selatan, dan Bogor Barat. Pesan serius juga ditunjukan oleh Gubernur Jabar demi terwujudnya pembentukan Kabupaten Bogor Barat  yaitu dengan menyerahkan secara langsung dokumen persyaratan pembentukan CDP Kabupaten Bogor Barat kepada Kemendagri tanggal 15 Desember 2020 di Aula Pondok Pesantren Asaefurohim Sulaimaniyah Desa Pamagersari Kec.Jasinga Kabupaten Bogor.

Bagian Adpem juga telah melakukan koordinasi dalam Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada masyarakat, didalam LPPD dan ILPPD tahun 2020 antara lain capaian kinerja makro, urusan pelayanan dasar, hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan Pemda tahun 2019 serta ringkasan realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Anggaran Daerah, Kegiatan lainnya adalah Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dana Alokasi Umum (DAU) Kelurahan Tahun 2020, di 19 Kelurahan (6 Kecamatan). Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Kelurahan untuk Kabupaten Bogor Tahun 2020  sebesar Rp. 366.000.000,- per Kelurahan dimana kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, sesuai dengan Peraturan Menkeu RI No: 8/PMK.07/2020 Tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan Tahun 2020,

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, Tahun 2020 Kab.Bogor juga melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bagian Adpem melaksanakan koordinasi dalam Monitoring dan Evaluasi tahapan pelaksanaan pemilihan Kedes serentak gelombang I Tahun 2020 di 34 Kecamatan yaitu Kec.Dramaga, Ciampea, Leuwiliang, Leuwisadeng, Jasinga, Sukajaya, Pamijahan, Tenjo, Cigudeg, Ciomas, Gunungsindur, Parung, Tamansari, Cijeruk, Caringin, Cigombong, Cisarua, Megamendung, Tanjungsari, Cariu, Sukamakmur, Tajurhalang, Cileungsi, Cibungbulang, Gunung Putri, Bojonggede, Citeureup, Babakan Madang,Sukaraja, Kemang, Klapanunggal, Ciawi, Jonggol dan Tenjolaya.

Pilkades Serentak Tahun 2020 di Kab.Bogor mendapat perhatian serius dari Bupati Bogor beserta Jajaran Forkopimda Kab.Bogor. dalam sambutannya Bupati Bogor Ade Yasin menegaskan bahwa Pilkades merupakan hak demokrasi setiap warga yang telah memiliki hak pilih untuk memilih calon kades yang akan memimpin desa selama 6 tahun. oleh karena itu, sekalipun ditengah kondisi pandemi Covid-19  Pilkades tetap diselenggarakan karena sangat penting dan menentukan arah kebijakan pemerintah. untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Bogor, Bupati Bogor mengintruksikan kepada seluruh jajaran terkait untuk menyiapkan 3 hal yaitu :

-Ketersediaan/kepatuhan terkait protokol kesehatan ;

-Peraturan kedatangan waktu pemilih ;

– Konsistensi panitia pengawas dalam menegakkan aturan di TPS.

Hal ini disampaikan Bupati Bogor pada Rapat Koordinasi Persiapan akhir pelaksanaan Pemilihan Kades serentak di Serbaguna 1 pada 16 Des 2020. dalam Rakor tersebut, seluruh jajaran Forkopimda Hadir lengkap demikian juga para Kepala SKPD dan para Camat se-Kab.Bogor.

4.Kegiatan Fasilitasi Bidang Keagamaan (Kesejahteraan Rakyat)

      Pada 3 s/d 11 Sep 2020 di Kab.Subang telah dilaksanakan  MTQ XXXVI Tingkat Jawa Barat Tahun 2020 dimana  dalam kegiatan MTQ tersebut  Kab.Bogor meraih prestasi terbaik IV Tingkat Jawa Barat.

Di tahun 2020 Bagian Kersa melaksanakan Bimbingan teknis dan bantuan hibah lembaga dan sarana keagamaan dalam upaya meningkatkan aspek perencanaan ketata usahaan dan pelaporan penerima hibah bidang keagaaman, yang di hadiri oleh Sekretaris Daerah Kab.Bogor Burhanudin, sekaligus penyerahan bantuan hibah secara simbolis kepada Masjid, Musholah, Ponpes dan Majelis Tak’lim.

Sementara itu Kegiatan Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Kab.Bogor Tahap I yang diikuti 40 Kecamatan yang dilaksanakan pada 17 Pebruari s/d 18 Maret 2020 dimana melihat situasi pembelajaran di masa pandemic Covid-19, maka sesuai hasil kesepakatan bersama tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kab.Bogor tindaklanjut pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kab.Bogor Tahap II/Rechecking akan dilaksanakan pada Agustus 2020, ditunda sampai tahun 2021.

Ditahun 2020 juga dilaksanakan Peringatan Hari Besar Islam, sebagai berikut :

-Peringatan Nuzulul Qur’an Tingkat Kab.Bogor

-Halal Bil Halal 1441H

-Solat Idhul Adha 1441H di Mesjid Baitul Faizin

-Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW

-Peringatan Hari Santri Tingkat Kab.Bogor

B.LINGKUP ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN

1.Kegiatan Pengoordinasian Tugas Perangkat Daerah (Kerjasama)

Pada Januari s/d Desember 2020, telah memfasilitasi Kesepakatan Bersama Pemkab.Bogor dengan Pemda lain 4 dokumen, Perjanjian Kerjasama Pemkab.Bogor dengan Pemda lain 12 dokumen, Kesepakatan Bersama Pemkab.Bogor dengan Pihak ketiga 18 dokumen, Perjanjian Kerjasama Pemkab.Bogor dengan pihak ketiga 17 dokumen, Evaluasi Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Pemkab.Bogor dengan Pemda lainnya 9 dokumen, serta evaluasi Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Pemkab.Bogor dengan pihak ke tiga 24 dokumen.

2.Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

PBJ telah melaksanakan kegiatan SIRUP yang dilaksanakan di Hotel Lorin Sentul sejak 29 s/d 31 Januari 2020 menghasilkan hasil inputan total terumumkan pada aplikasi SIRUP, Penyedia 3.569 paket, Swakelola 2.861 paket, jumlah 6.430 paket, sedangkan terinput pada aplikasi SIRUP, Penyedia 5.405 paket, Swakelola 3.807 paket, jumlah 9.212 paket, dimana jumlah paket tender pada bagian Pengadaan Barang Jasa sampai 16 desember 2020 berjumlah 824 paket sedangkan paket non tender berjumlah 63 paket.

Untuk meningkatkan pelayanan pengadaan barang dan jasa Kab.Bogor, telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis PBJ selama tahun 2020 dari jumlah peserta sebanyak 472 orang yang lulus 131 orang (27,75%)

3.Kegiatan Pengoordinasian Perekonomian (Ekonomi)

Upaya pengendalian Inflasi daerah di masa pandemi Covid-19 diantaranya dilaksanakan melalui upaya pengamanan produksi pangan, penjaminan ketersediaan stok barang, upaya menjaga kestabilan harga dan kelancaran distribusi arus barang;

Program Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 diantaranya dilaksanakan  melalui Pemberian Bantuan Sosial Tunai Kepada Pelaku mikro/Pelaku Usaha Kecil  dan Korban PHK yang terdampak pandemi covid-19 di Kab.Bogor; Pengalokasian Anggaran Bansos Tunai pada APBD Perubahan Tahun 2020 sebesar Rp. 32,93 Miliar, dengan sasaran Penerima Bantuan :

-Pelaku UMKM sebesar Rp. 15 Miliar untuk 2.164 pelaku usaha.

-Korban PHK sebesar Rp. 17,93 Miliar untuk 7.172 orang.dengan jumlah keseluruhan penerima bantuan sosial tunai sebanyak 9.332 orang. Sedangkan  program Pemulihan Ekonomi di masa pandemi Covid-19 untuk Kepariwisataan berupa diantaranya dilakukan dengan pemberian Hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Hotel dan Restoran serta peningkatan sarana pendukung pariwisata.

4.Kegiatan Pengoordinasian Program Pengendalian Pembangunan (Progdalbang).

Tahun 2020 Bagian  Program Pengendalian dan Pembangunan memperkenalkan aplikasi yang bernama SIDILAN (Sistem Pengendalian Pembangunan)  yang berbasis spasial sebagai tools dalam pengendalian pembangunan di Kab.Bogor. Aplikasi ini untuk memonitoring pelaksanaan pembangunan, sehingga seluruh pekerjaan pembangunan dapat terlihat di dalam peta besar/dashboard untuk mempermudah pengenalan suatu kegiatan. Tipe sistem yang dibangun adalah Web Apps (Desktop) yang dapat diakses melalui http://geoportal.bogorkab.go.id:8080/sidilan/. dan Mobile Apps yang memudahkan melakukan input data langsung di lapangan ketika melakukan monitoring di lapangan.

C.LINGKUP ASISTEN ADMINISTRASI  

  1. Kegiatan Pengkoordinasian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja (RBAK)

Ditahun 2020 Bagian RBAK telah membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Bogor, dilanjutkan dengan kegiatan :

  • Pengembangan Sistem E-SAKIP Kab.Bogor (sakip.bogor.kab.go.id) dalam upaya pengumpulan data dan monitoring kinerja Perangkat Daerah secara berkala;

-Optimalisasi SAKIP melalui Sosialisasi dan Bimtek SAKIP untuk seluruh Perangkat Daerah;

-Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2019;-Asistensi Penyusunan Perjanjian Kinerja     seluruh Pejabat Struktural Perangkat Daerah;-Optimalisasi Manajemen Kinerja (Inisiasi Penyusunan Indikator Kinerja Individu);Dimana Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2019, Pemkab.Bogor meraih Predikat “B”dengan Nilai 66,17 dan  Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2019, seluruh Perangkat Daerah memperoleh Nilai diatas “60”/predikat “B” keatas;

Ditahun 2020 Bagian RBAK juga telah menyusun  2 buah buku, yaitu Buku Statistik Sektoral Kab.Bogor tahun 2019 dan Buku Infografis Statistik Sektoral Kab.Bogor Tahun 2020,Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemkab.Bogor Tahun 2019 – 2024 serta menyusun Agenda Kerja Reformasi Birokrasi, Quick Wins, Budaya Kerja, serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Budaya kerja yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemkab.Bogor Tahun 2019-2024 adalah “GERCEP” yang merupakan singkatan dari Gesit, Efektif. Responsif, Cermat, Efisien, Profesional.

Sedangkan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) Sekretariat Daerah bersama dengan Inspektorat Kab.Bogor menetapkan unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas

2.Kegiatan Pengoordinasian pada Bagian Organisasi

Tahun 2020 Bagian Organisasi telah Peningkatan status Kantor Kesatuan Bangsa dan  Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Permendagri 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta melaksanakan beberpa kegiatan diantaranya :

– Melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ASN pada tgl.18-20    Nopember 2020 di Hotel Green Peak Puncak

– Fasilitasi Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE ). Berdasarkan 1.Peraturan Presiden

Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasisi Elektronik (SPBE)

– Evaluasi Pelayanan Publik, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017  Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik.

– Kegiatan Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi

dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Peraturan

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia  Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

dan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan

Produk Hukum Daerah, telah dilaksanakan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Bogor Nomor 71

Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Saat ini

rancangan perubahan peraturan Bupati tersebut dalam proses penetapan .

  1. Kegiatan Pelayanan dan Pengoordinasian pada Bagian Tata Usaha dan Keuangan (TUK)

Pada Sub.Bagian Tata Usaha telah melayani surat keluar dan surat masuk per Januari 2020 s/d 16 Desember 2020 antara lain jumlah surat keluar sebanyak 9017 surat dan  jumlah surat masuk 11219 surat terdiri beberapa klasifikasi diantaranya, Pertimbangan 7152 surat, Undangan 1350 surat, Acara 163 surat, Audiensi 124 surat, Nota Dinas 224 surat, Nota Laporan 18 surat dan lain-lain 2188 surat.

Saat ini di Setda Kab.Bogor telah menggunakan aplikasi surat menyurat untuk pengolahan surat masuk/keluar sejak Januari tahun 2020 yang di kenal dengan nama aplikasi “SMAIL”, (System Mail) . Saat ini Aplikasi Smail terus di kembangkan di sesuaikan dengan perkembangan tekhnologi yang semakin pesat salah satunya terintegrasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan akan menjadikan e-office ini sebagai e-officenya Pemkab.Bogor yang akan di kembangkan selanjutnya oleh Dinas Kominfo Kab.Bogor.

Sekretariat Daerah ditahun 2020 mendapatkan  Penghargaan dari Bupati Bogor dengan nilai SAKIP 2019 Kategori “Baik Sekali”  kepada Bagian Keuangan Setda (Subag.Prolap) dengan predikat “BB”

  1. Kegiatan Pengoordinasian dan Pelayanan Pimpinan, Rumah Tangga dan Protokol (RTP)

Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah juga dilaksanakan dalam bentuk dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah dan berbagai pihak lainnya yang mengundang atau melibatkan Pemkab.Bogor, antara lain berupa fasilitasi protokoler dan pendampingan acara. Terhitung januari 2020 hingga Desember 2020, tercatat 507 kegiatan atau rata-rata perbulan 56 kegiatan pemdampingan terhadap pimpinan (Protokol).

Saat ini telah dibangun aplikasi SAM (Smart Asisten Manager) berbasis android untuk mempermudah pelayanan pimpinan dalam pengkoordinasian Pengelolaan kerumahtanggaan terutama pengkordinasian penggunaan ruang rapat, Pengelolaan asset dan pelayanan Keprotokolan serta pengkoordinasian agenda kerja pimpinan secara mobile.

D.PENGOORDINASIAN DAN FASILITASI PENANGANAN COVID-19 (CORONA VIRUS DISEASE 2019)

Pemkab.Bogor dalam rangka adanya pandemi Covid-19 melakukan penanganan percepatan dengan menerbitkan :

a.Perubahan Keputusan Bupati Bogor Nomor 360/216/Kpts/Per-UU/  2020  tentang Perubahan Kedua Atas Kepbup Bogor Nomor 360 / 200 / Kpts/Per-uu/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan  Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19)  di Kab.Bogor. (GTC Covid-19)

b.KEPUTUSAN BUPATI BOGOR  NOMOR : 360/451/Kpts/Per-UU/2020  tentang  Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kab.Bogor 30 September 2020. (Satgas Covid-19), diketuai oleh Bupati Bogor dan dibantu dengan  SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 Kab.Bogor yang bertugas :

c.Melaksanakan  dan  mengendalikan  implementasi kebijakan  strategis  yang  berkaitan  dengan penanganan  Covid-19 Di Kab.Bogor;

d.Menyelesaikan  permasalahan  pelaksanaan  kebijakan strategis  yang  berkaitan  dengan Penanganan  Covid-19 Di Kab.Bogor;

e.Melakukan  pengawasan  pelaksanaan  kebijakan trategis  yang  berkaitan  dengan  Penanganan  Covid-19 Di Kab.Bogor;

f.Menetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan  serta langkah-langkah  lain  yang  diperlukan  dalam  rangka percepatan  penanganan  covid-19  di  Kab.Bogor;

g.Melaporkan  pelaksanaan  tugas  kepada  Kepala Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Provinsi Jawa Barat.

1.Bagian-bagian yang ada di Setda  yang mempunyai fungsi pengkoordinasian memudahkan dalam pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19, diantaranya pengkoordinasian bidang legalitas dan peraturan hukum yang mendasari setiap keputusan pimpinan dalam mengambil kebijakan, bidang penanganan kesehatan, bidang kesejahteraan masyarakat dan bidang lainnya yang fungsinya melekat di Bagian – bagian yang ada di Setda yang mendukung kegiatan di Kesekretariatan Satgas Covid-19.

2.Pemkab.Bogor telah mengeluarkan PSBB Pra Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ke lima, Pemkab.Bogor melalui Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, kembali memperpanjang PSBB Pra Akb menjadi perpanjangan ke enam.

3.PSBB Pra AKB perpanjangan keenam, dilakukan selama dua kali masa inkubasi, atau selama 28 hari kedepan terhitung mulai 26 Nopember 2020 sampai dengan 23 Desember 2020. PSBB Pra AKB ke enam ini ada dua fokus yang dimutakhirkan dan diperketat yaitu tentang aturan kerumunan massa dalam jumlah besar dan penyeragaman jam operasional.

4.Satgas Covid-19 Kab.Bogor sudah banyak berperan aktif dalam rangka percepatan penanganan  Covid-19,

5.Kegiatan cek point di setiap wilayah kecamatan

6.Pemasangan Baliho / Spanduk 3M dan Spanduk himbauan penanagan Covid di 40 Kecamatan, 19 Kelurahan, dan 416 Desa.

7.Monitoring pelaksanaan Rapid Test Masal di Kawasan Puncak pada saat pelaksanaan libur panjang nasional.

8.Untuk melihat informasi perkembangan harian Covid-19 di Kabupaten Bogor dapat di akses pada https://geoportal.bogorkab.go.id/covid19

 

 

 

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan