Syachrial: Penjabat Gubernur dan Bawaslu Jangan Tutup Mata. Ada Apa Penyaluran Bansos Berlabel ODSK?

Syachrial: Penjabat Gubernur dan Bawaslu Jangan Tutup Mata. Ada Apa Penyaluran Bansos Berlabel ODSK?
Tokoh BMR Drs.Syachrial Damopolii

BOLMONG TABLOIDKONTRAS.Com- Penjabat gubernur Agus Fathony dan Badan pengawas pemilu ( Bawaslu ) bolmong diminta untuk menyikapi adanya penyaluran bantuan sosial (Bansos) berlabel ODSK di wilayah Bolmong.

Demikian hal itu dikatakan oleh Tokoh BMR Drs.Syachrial Damopolii pada awak media Selasa (10/11/20). ” Ini Fenomena baru, dimana Ada penyaluran bantuan sosial ( Bansos ) yang dibagikan oleh dinas sosial ke pemerintah desa dan selanjutnya bantuan tersebut di salurkan ke masyarakat, namun menariknya bungkusannya berlabel ODSK?,” Beber Syachrial.

Bahkan kata Syachrial, Bantuan Bansos itu seolah menggiring Opini kepada masyarakat berasal dari paslon tertentu.

” Bantuan ini diperuntukan khusus masyarakat yang terkena dampak di musin pandemi saat ini. Jika kemudian bungkusan bantuan tersebut bertuliskan ODSK, ini bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, baik itu dinas sosial, camat dan kepala desa.” Ujar Syachrial Damopolii.

Lanjutnya, Mendesak Penjabat Gubernur dan Bawaslu bolmong untuk melakukan penindakan dan tidak tutup mata. Apa terlebih saat ini proses demokrasi. Yakni, pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) gubernur dan wakil gubernur lagi berjalan, dan salah satu paslon petahana yang ikut dalam kompetisi pilgub termasuk ODSK.

” Jangan ada muatan politik dalam penyaluran bansos berupa beras dan lain lain. Sebab, bantuan itu bukan milik paslon atau pemberian paslon tertentu. Tetapi bantuan itu dari pemerintah dan di siapkan oleh pemerintah untuk rakyat. bukan timses atau Calon, yang ikut dalam pilkada,” Kecam Tokoh BMR Syachrial Damopolii.

Syachrial Menilai Hal ini perlu di sikapi dengan tegas oleh penjabat gubernur dan bawaslu bolmong. ” Sangat aneh ketika bantuan sosial bertuliskan ODSK? Jangan sampai ini dijadikan praktek politisasi bantuan Oleh Dinsos, oknum camat dan oknum sangadi untuk Kepentingan Cakada yang tinggal 1 bulan ini akan di gelar proses pencoblosan.

” Kalau Bantuan Sosial Bertuliskan Simbol nama paslon, maka cara cara seperti ini bisa merusak tatanan dan mencederai demokrasi di negeri ini. Lebih Khusus Sulawesi utara.” Pintah Tokoh BMR Syachrial Damopolii.

Seraya menghimbau masyarakat penerima bantuan untuk tidak tergirng pada opini sesat terkait bantuan yang di laurkan tersebut. Sebab bantuan itu bukan milik dari paslon atau pemberian dari paslon. Tapi itu bantuan pemerintah yang dibiayai oleh pemerintah. Imbaunya.

Data pantauan Wartawan, Pemilihan kepala daerah tidak lama lagi akan di gelar. Yaitu pada tanggal 9 desember 2020.

Tentunya pengawasan Bawaslu harus lebih kuat lagi, jeli mendeteksi berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Oknum ASN maupun aparat desa yang menjadi sorotan.

Begitupun bawaslu diharapkan tidak hanya menunggu laporan di meja saja,melainkan harus mampu menjemput bola atas berbagai informasi informasi yang menjadi sorotan dan sudah tentu itu menjadi tanggungjawab bawaslu untuk menyikapinya.

 

(Lucky).

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan