Advokasi Formas Berhasil Kawal Kasus ‘Perampasan Tanah’ Di Sukoharjo

Advokasi Formas Berhasil Kawal Kasus ‘Perampasan Tanah’ Di Sukoharjo
Sri Wahono (kiri), devisi advokasi Formas ketika mendatangi Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, untuk mengawal kasus ‘perampasan tanah’ milik Hartini (kanan).

SUKOHARJO, TABLOIDKONTRAS.com – Berkat bantuan dan pendampingan dari devisi Advokasi LSM Formas (Forum Masyarakat Sragen), Sri Wahono dalam menangani kasus ‘perampasan tanah’ milik Hartini warga Dukuh Sengon RT/RW 02/01, Kelurahan Begajah, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo berhasil diselesaikan.

Hal ini mengacu dari surat hasil akhir dari Ombudsman Indonesia Perwakilan Jawa Tengah No Nomor : T/ 0434/LM.25-14/0094.2021/XI/2021,12 November 2021 yang menyatakan, bahwa pada intinya menemukan terjadinya maladministrasi. Selanjutnya, para Terlapor   dan pihak   terkait  telah melaksanakan Tindakan Korektif, diantaranya Bupati Sukoharjo telah memerintahkan Inspektur Kabupaten Sukoharjo Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Tim Koordinator Pemkab Sukoharjo, Asisten Mandiri   Sukoharjo, Askot  Infrastruktur   Sukoharjo, senior  Fasilitator Teknik dan  Fasilitator Kelurahan Begajah, Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Jawa Tengah dan lembaga maupun instansi terkait, untuk melakukan pemeriksaan dan  evaluasi terhadap  tindakan Lurah  Begajah, Sri Murdiyanto sekaligus menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis, selanjutnya  mengembalikan tanah milik Hartini.

Berdasarkan hal dimaksud dan sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI dan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Ombudsman Nomor 48Tahun 2020 tentang  Perubahan  atas Peraturan  Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017  Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan.

Kasus ini berawal ketika tanah pekarangan milik Hartini yang ‘dirampas ‘ seluas 3 x 13 meter, dari 408 meter persegi, dengan status Hak Milik bersertifikat Nomer 288, berada di Dukuh Sengon, Desa Begajah, Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo. Dengan begitu, Hartini melaporkan perkaranya  di Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah dan sudah dilakukan konsulidasi dengan pihak-pihak terkait, di Kantor Bupati Sukoharjo, yang dihadiri Hartini, Sukito (asisten pemerintahan lan Kesra Sekda Sukoharjo), Sri Murdiyanto (Lurah Begajah), Drajad Wibowo (team leader OSP 2 Jateng), Sutanta (Kepala Satker PIP Kabupaten Sukoharjo,) Sabarudin Hulu SH,MH (Ombudsman Perwakilan Jateng).

Ketika itu terjadi dialog yang cukup alot, sebab Hartini tetap bersikukuh untuk meminta tanahnya dikembalikan dengan ukuran sesuai dengan yang tertera disertifikatnya, sehingga tidak bersedia untuk diberi ganti rugi. “Jadi nantinya tidak repot kalau akan kami jual atau wariskan, sehingga tidak menimbulkan perkara dibelakang hari ” tegasnya

Selain itu caranya  merampas tanah itu dengan tindakan yang tidak terpuji, bahkan pakai ancaman dan intimidasi, maka Hartini melaporkan perkara ini kepada Ombudsman, Jateng, untuk mendapatkan keadilan. Secara rinci Hartini menjelaskan, pada tanggal 3 Mei 2019, dia menerima surat undhangan dari Kantor Kelurahan Desa Begajah, untuk konfirmasi surat nikah.

Hartini hadir sesuai waktu yang ditentukan, disana sudah ada 5 orang tetangganya, masing-masing DB, AM, ED, SS dan BSH. Intinya tetangganya itu memaksa untuk menyerahkan tanahnya sebagai jalan desa. “Berhubung ketakutan, saya terpaksa menandatangani surat pernyataan sebagai udah disiapkan dalam bentuk ketikan” paparnya

Menaggapi perkara ini, Sri Wahono, devisi Advokasi LSM Formas yang mendampingi Hartini mengatakan, surat pernyataan itu tidak sah di mata hukum, sebab surat itu dalam bentuk ketikan dan sudah dipersiapkan sebelumnya, apalagi ada  kop surat Kelurahan Begajah juga.”Mestinya surat pernyataan itu ditulis tangan oleh Hartini, diatas kertas kosong dan tanpa kop surat apapun, jadi perkara ini sudah memenuhi unsur paksaan” katanya

Maka Hartini didampingi Sri Wahono, melaporkan perkara ini kepada Ombudsman Perwakilan Jateng, tanggal 19 Maret 2020. Menurut Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, S.H., M.H perkara ini sudah sampai pada LAHP dengan bukti Terlapor sudah dinyatakan terbukti melakukan tindak Maladministrasi.

 

(Hong)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan