Banyak Kritikan, Pemerintah Batalkan Vaksin Berbayar

Banyak Kritikan, Pemerintah Batalkan Vaksin Berbayar
Ilustrasi pelaksaan vasin di kantor Walikota Jakarta Selatan ( dok )

JAKARTA, TABLOIDKONTRAS.com – Setelah mendapat kritik sana sini, Presiden Jokowi akhirnya membatalkan vaksinasi corona berbayar bagi individu yang rencananya diselenggarakan oleh Kimia Farma. Hal ini disampaikan oleh Seskab Pramono Anung.

“Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” kata Pramono dalam rekaman video yang juga ditayangkan di akun Setpres, Jumat (16/7).

Dengan keputusan ini, kata Pramono, vaksinasi corona bagi seluruh rakyat Indonesia gratis. Tak ada pengecualian. “Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” imbuhnya.

Untuk pemberian Vaksinasi Gotong Royong (VGR), Pramono menyebut distribusinya akan tetap melalui perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan yang akan membayar, bukan karyawan. “Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan, digratiskan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Aturan mengenai vaksinasi berbayar tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) mengkritik keras kebijakan Indonesia yang berencana memberikan opsi vaksinasi covid-19 berbayar kepada individu.

Menurut WHO, seharusnya setiap warga negara harus memiliki akses yang setara untuk vaksin Covid-19. Apalagi, varian delta yang tengah membludak di Indonesia membutuhkan cakupan vaksin yang perlu menjangkau semua warga yang paling rentan.

Hal ini membuat kebijakan memberikan vaksinasi Covid-19 berbayar dinilai tidak tepat.

“Penting bahwa setiap warga negara memiliki kemungkinan yang sama untuk mendapatkan akses, dan pembayaran apapun dapat menimbulkan masalah etika dan akses (vaksin tersebut),” kata Ann dalam konferensi pers WHO Jumat.

 

( TS / ik )

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan