Benteng Keraton Kartasura Dirobohkan, Warga Tuntut Pelaku Diadili

Benteng Keraton Kartasura Dirobohkan, Warga Tuntut Pelaku Diadili
kondisi benteng keraton kartasura yang dirobohkan dengan bulduser itu.

KARTASURA, TABLOIDKONTRAS.com – Situs kuno berupa benteng Keraton Kartasura, peninggalanP aku Buwono (PB) II  yang dilindungi Undang-undang Cagar Budaya itu, dirobohkan dengan cara di bulduser oleh oknum warga Kartasura, Sukoharjo berinisial Bh. Akibat perbuatan salah satu pengusaha bengkel ini, membuat  pagar situs Keraton Kartasura yang dulunya ibu kota Kesultanan Mataram pada tahun 1680–1745 itu mengalami porak poranda.

Jadi, benteng  Keraton Kartasura sisi sebelah Timur ambrol, karena dirobohkan menggunakan peralatan berat ekskvator atau begho. Keterangan yang dihimpun menyebutkan, awalnya warga dikejutkan adanya kegiatan pembongkaran pagar situs Keraton Kartasura. “Warga di sekitar Keraton Kartasura merasa  tidak terima dan tindakan ini melawan hukum, masak Keraton Kartasura yang termasuk bangunan dilindungi sesuai Undang-Undang Cagar Budaya kok dirobohkan, maka  warga  lapor polisi,” ujar warga Kartasura yang dikenal sebagai pegiat budaya Abah Nugi

Polisi yang bergerak cepat juga melakukan pengamanan lokasi dengan memberi garis polisi di tempat kejadian perkara. “Polisi juga telah mengamankan pelaku Bh yang bermaksud menjadikan tanah Keraton Kartasura untuk digunakan sebagai bengkel,” papar Abah Nugi

Terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kraton Kasunanan Surakarta Dr KP Eddy Wirabumi, SH, MM kepada wartawan menyesalkan terjadinya perusakan situs kuno bekas Keraton Kartasura itu. “Harus diberi sanksi hukum secara tegas bagi pelaku perusakan bangunan cagar  budaya,  sebab Keraton Kartasura bagian dari Dinasti Mataram yang tentunya sesuai UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bangunan Kraton Kartasura wajib dilindungi” paparnya

Ini sungguh kejadian yang luar biasa memprehatikan ini, sementara sanksinya bagi perusak cagar budaya adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 5 miliar. Inilah saatnya menegakkan undang-undang cagar budaya, yang sering tidak dihormati oleh banyak elemen, termasuk penegak hukumnya dan pebiaran serta menghalang-halangi .

“Kami yang nyata-nyata sebagai pelestari yang bukan hanya fisik, tetapi juga peninggalan cagar budaya,  siring mingalami hambatan dan situasi yang membuat mundur selangkah, karena menghadapi situasi dan pilih-pilihan itu, karena mereka tidak menyadari adanya undang-undang cagar budaya, maka kasus ini harus dituntaskan, pelakunya dihukum dengan pasal yang menjeratnya” ujar Kanjeng Wira.

 

(Hong)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan