Bupati Bolmong Limi Mokodompit, Resmi Membuka Rapat FGD Terkait Lingkungan Hidup.

Bupati Bolmong Limi Mokodompit, Resmi Membuka Rapat FGD Terkait Lingkungan Hidup.
Pj Bupati Bolmomg Ir.Limi Mokodompit MM.

BOLMONG,TABLOIDKONTRAS.Com – Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Ir.Limi Mokodompit MM, Selasa 29 November 2022, resmi membuka rapat Focus Group Discussion atau FGD untuk membahas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwistaan Bolmong Induk.

Rapat FGD di dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bolmong yang digelar di Rumah Makan Asyilla Kecamatan Lolak ( Bolmong-red ).

Bupati Bolmong Ir.Limi Mokodompit MM, ketika diwawamcarai oleh awak media menyampaikan,Untuk Menopang pembangunan harus di dahului dengan kajian lingkungan hidup yang strategis. Sehingga, Wajib hukumnya untuk dilakukan.

” Ini sudah menjadi paduan atau rujukan agar pembangunan ke depan itu lebih ramah lingkungan dan terus lebih baik. agar tidak akan menimbulkan masalah-masalah, baik itu menyangkut bencananya maupun tata ruangnya,” ucap Bupati Bolmong.

Dikatakan Bupati, Bahwa bisa Kita lihat sendiri dibelahan dunia, dimana-mana sekarang terjadi bencana, kalau kita tidak melakukan langkah-langkah ini, maka akan merugikan kita semua.

” Agar semua berjalan sesuai aturan, maka apa yang menjadi ketentuan wajib dilakuka , sehingga pengembangan keparawisataan kita kedepan itu bisa terkelola dengan baik serta mampu menarik investor untuk masuk di Daerah Bolaang Mongondow,” kata Bupati.

Disinggung terkait CSR apa harapan nantinya untuk bank Sulut, Limi Mokodompit menjawab, semua dilihat dari apa yang menjadi pokok kebutuhan daerah, sehingga bisa memberikan mamfaat yang baik.

“Untuk tahun ini sudah ada. yaitu,1.mobil kendaraan pemadam kebakaran dan 6 unit kendaraan sampah roda dua. Ya bisa saja kita lihat apa yang kemudian menjadi urgensi yang dibutuhkan,”tandas Bupati Limi Mokodompit.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bolmong, Yahya Fasa, dalam pembahasan KLHS tersebut mengatakan kalau kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan.

KLHS tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah,” ujar Yahya.

Lanjutnya, menurut undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup.

“Mekanisme pelaksanaan KLHS meliputi pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan,” tandasnya.

 

( Luky )

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan