Diduga Palsukan Dokumen” Hasurungan dan Donny Cs, Bakal Polisikan Yance Tanesia.

Diduga Palsukan Dokumen” Hasurungan dan Donny Cs, Bakal Polisikan Yance Tanesia.

KOTAMOBAGU,TABLOIDKONTRAS.com – Kisruh yang terjadi di Internal PT. Bulawan Daya Lestari (BDL) hingga saat ini tak kunjung usai. Bahkan, kabarnya Hasurungan Nainggolan dan Mody Donny Sumolang Sth, Selaku Pemegang Saham PT.IPI (Pemilik Saham 50 Persen PT.BDL) yang juga Kuasa Dirut PT.BDL sesuai Akta Tahun 2020, Menegaskan akan menempuh jalur hukum di dalam menyelesaikan masalah BDL tersebut.

“Kami akan tempuh jalur hukum sesuai amanat undang-undang.Yakni, dengan melaporkan Saudara Yance Tanesia ke Mabes Polri terkait Dugaan Tindak Pidana ‘Penipuan dan Pemalsuan Dokumen Negara’ serta Saudara Jimy Inkiriwang yang melakukan aktifitas ‘Ilegal Mining’di lokasi PT.BDL,”  Tandas Hasurungan Naiggolang dan dibenarkan oleh Mody Donny Sumolang, saat bertatap muka dengan awak media Pada Jumat (06/08/21) kemarin.

Menurutnya, Persoalan ini tidak baik ketika harus dibiarkan berlarut larut. Apa lagi pihaknya ( Hasurungan dan Donny) memiliki bukti bukti kuat adanya dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen dan hal itu dinilai mereka bentuk perbuatan melanggar hukum.

“Bukti bukti dokumen atas dugaan pemalsuan dan penipuan tersebut sudah kami kantongi, kemudian dasar inilah akan menjadi bahan laporan kami ke Mabes Polri, untuk kemudian dilaporkan secara pidana.” Tandas Mody Donny Sumolang.

Atas mencuatnya persoalan PT.BDL yang tak kunjung tuntas ini,  Dua LSM Yakni, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) dan Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah Republik Indonesia (LAKIP-RI) Pada Jumat 06 Agustus 2021, mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu untuk berkoordinasi dengan Ketua PN Kotamobagu Andri Sufari SH, M.hum terkait dikeluarkannya Putusan PN yang menyatakan Perkara Perdata antara Yance Tanesia dan PT. IPI telah berkekuatan hukum tetap.

Ketua GMPK Sulut Frangky Kumendong yang diwakili Sekretaris Drs. Jefrie Massie Saat dimintai keterangan awak media menyampaikan bahwa Maksud kedatangan dirinya dan kawan kawan di PN Kotamobagu untuk mempertanyakan terkait dikeluarkannya putusan PN Kotamobagu yang menyatakan Perkara Perdata antara Yance Tanesia dan PT IPI telah incrah, sehingga putusan tersebut dijadikan dasar untuk menerbitkan akta Notaris baru dengan mengabaikan Akta Perdamaian Antara Yance Tanesia dan PT.IPI dan telah ada Akta Notaris Tahun 2020 terkait Kepengurusan PT.BDL”. Ujar Jefrie Massie.

Hal yang sama Juga dikatakan oleh Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah Republik Indonesia ( LAKIP RI) Sulut,  Jhon Mongkau, yang didampingi Penasehat LAKIP Jendri Sualang, Mengatakan  berdasarkan data investigasi LAKIP Bahwasanya akibat adanya Putusan PN Kotamobagu itu, sehingga terindikasi kuat itu dimanfaatkan oleh Saudara Yance Tanesia untuk mengeluarkan Akta Baru terkait kepengurusan PT. BDL saat ini.

Padahal Ucap Jhon Mongkau, data yang dikantonginya Dimana perijinan yang dikeluarkan oleh Pemprof Sulut berdasarkan Akta Perdamaian antara PT.IPI dan Yance Tanesia, sehingga Gubernur mengeluarkan Rekomendasi untuk perpanjangan IUP-OP dan dikeluarkan atas nama Viktor Pandunata, yang artinya Pemerintah mengakui keabsahan Akta PT.BDL tahun 2020, tapi kenapa saat pembuatan Akta Tahun 2021 tidak mengacu pada Akta Tahun 2020 dan hanya mengacu pada Putusan PN Kotamobagu, Ada apa ini??” Tanya Jhon Mongkau

Seraya Menambahkan dampak atas dikeluarkannya Putusan PN Kotamobagu sangat besar, apalagi saat Yance Tanesia bersama Jimy Inkiriwang sudah melakukan Aktifitas di lokasi tanpa mengantongi IPPKH dan telah menimbulkan reaksi penolakan dari masyarakat sekitar lingkar tambang, sementara Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan Surat agar PT.BDL menghentikan segala aktifitas pertambangan di lokasi tersebut, jadi Instansi terkait Wajib menindak lanjuti Surat dari Kementrian tersebut sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan bersama.” Pintahnya.

Terpisah Humas PN Kotamobagu Nike yang didampingi Juru Bicara menjelaskan bahwa, PN Kotamobagu mengeluarkan Putusan sudah sesuai SOP yang ada. “Kami hanya melakukan sesuai SOP yang ada, terkait adanya perdamaian antara kedua pihak selama tidak dilakukan di persidangan itu diluar kewenangan kami, untuk itu Kami menyarankan agar pihak yang merasa dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan dan dapat memasukan Akta Perdamaian tersebut untuk di sidangkan kembali.” Ucap Nike.

Sementara itu Yance Tanesia ketika di konfirmasi Wartawan melalui Via Tlp dengan Nomor 08128067xxxx….pada

Sabtu (08/08/21) Siang tadi, Manjawab, Maaf sebelumnya, nanti yang tanggapi bukan saya karna BDL ada team hukum.

Silahkan hub pak DR Pinansang SH.MH. dan beliau yang tanggapi semuanya.” Ucap Yance Tanesia.

Sayangnya kuasa hukum yang di sampaikan Yance Tanesia saat di hubungi belum menjawab konfirmasi Wartawan. Disusul dengan pesan WhatsApp, belum juga di jawab.

 

(Lucky)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan