Dinas ESDM Provinsi Tegaskan, Hentikan Aktivitas PETI Di Boltim.

Dinas ESDM Provinsi Tegaskan, Hentikan Aktivitas PETI Di Boltim.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut Drs. Fransiscus Maindoka

MANADO,TABLOIDKONTRAS.Com – Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara ( Sulut ), Drs. Fransiscus Maindoka, Kepada awak media Senin 13 Juni 2022, menyampaikan, diminta aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Bolaang Mongondow Timur ( Boltim ) dihentikan.

Dikatakan Maindoka, namanya kegiatan penambangan emas yang tidak memiliki izin, itu adalah ILEGAL. Sehingga ini perlu ditindak oleh Aparat Penegak Hukum ( APH).

“Tanggungjawab penindakan ada ditangan APH, maka itu harus ditindak, dan sekaligus kami akan turun ke lapangan,” tegasnya.

Disinggung terkait persoalan sudah dicabutnya perizinan KUD Nomontang tertanggal 3 Juni 2022. dan mengertinya tertanggal ditetapkan pencabutan bila masih melakukan kegiatan penambangan apakah itu bukan ILEGAL? dijawab oleh Maindoka, terinformasi saya dengar izinnya sudah di cabut, Tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan surat tembusan secara resmi dari pihak kementrian ESDM atas pencabutan izin tersebut. Akuhnya.

Tambahnya, ia pun masih menunggu surat tembusan atas dicabutnya izin KUD Nomontang ini. Sehingga belum bisa memberikan keterangan lain.

“Belum ada surat yang saya terima, dan Kalau yang di buyat itu IUP OP PT BOLTIM PRIMANUSA RECEORCES (PT.BPR), nah untuk lokasi-lokasi PETI lainnya memang tidak diketahui oleh pemerintah, maka jelas ilegal.” tandas Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara Drs. Fransiscus Maindoka.

Sebelumnya, Direktur LAKRI-Andy Riadhy menyoroti atas keberadaan Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI ), tepatnya diwilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ( Boltim ) yang terkesan ada pembiaran?

Menurutnya, Kehadiran PETI sama sekali tidak memberikan mamfaat atau pemasukan ke kenegara, melainkan hanya berpotensi memberikan dampak pencemaran maupun kerusakan lingkungan.

” Kalau Kegiatan berizin pasti masih ada mamfaat serta pemasukan untuk negara,  karena teregistrasi perijinannya dan ada kewajiban yang harus dipenuhi. Pun begitu sistem pengolahannya di awasi dan di pantau oleh instansi terkait” ucap andy Riadhy.

Andy Riadhy berharap, pemerintah dan APH mampu mendeteksi persoalan ini , agar tidak terjadi kerusakan hutan maupun area yang kemudian bisa berdampak pada pencemaran lingkungan, akibat limbah bekas pengolahan emas tidak terkoordinasi dan diluar pantauan pemerintah.

“Dampaknya cukup besar bila ini berlarut-larut belum di tindak tegas. Maka diminta Pemerintah dan APH turun lapangan guna menimalisir mengguritanya tambang ilegal dilokasi-lokasi yang dimaksud. Pungkas Direktur Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia ( LAKRI) Andy Riadhy.

Pantauam awak media, aktivitas pertambangan emas liar diwilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ( Boltim ) sudah cukup lama berjalan. Baik itu dikelolah secara manual maupun dikelolah dengan sistem penyiraman dan rendam bersakala besar dan menggunakan puluhan alat excavator dan dhum truk.

Sistem pengolahan produksi emas dengan metode penyiraman ini bisa dibilang cukup fantastis, sebab terlihat jelas ukuran bak pemurnian emas yang dibuat oleh oknum pelaku PETI berukuran besar.

Pertanyaannya, apakah ada pemasukan yang di dapat oleh pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah pusat? Belum lagi tidak ada jaminan pertanggungjawaban berdasarkan aturan atas keberadaan limbah tambang dan potensi pencemaran atas kerusakan alam yang terjadi.

 

(Tim)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan