Ditahannya Dua ASN Bolmong. Sekda: Hormati Proses Hukum dan Mengedepankan Asas Praduga.

Ditahannya Dua ASN Bolmong. Sekda: Hormati Proses Hukum dan Mengedepankan Asas Praduga.
Sekretaris Daerah Pemkab Bolmong-Thallis Galang.

BOLMONG,TABLOIDKONTRAS.Com – Ditahannya dua oknum Aparatur Sipil Negara ( ASN ) yang bekerja di lingkub Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow ( Pemkab-Bolmong) yang terseret pada pusaran kasus tindak pidana korupsi ( Tipikor) membuat banyak masyarakat terkejut.

Pasalnya, Diketahui Pemda Bolaang Mongondow selama ini berturut-turut mendapatkan Predikat baik dari BPK RI yakni, Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) yang kemudian terpolarisasi jauh dari masalah maupun temuan yang berpotensi hukum.

Tapi dengan adanya keterlibatan dua oknum ASN tersebut atas dugaan kasus ‘Korupsi’ pada anggaran bantuan sosial berupa pembangunan Rumah Tidak Layak Huni ( Rutilahu ) berbandrol Rp 750 Juta ini, spekulasi penilaian negatif pun beredar kemana-mana serta mereka mendesak Bupati Bolaang Mongondow Ir. Limi Mokodompit dapat secepatnya melakukan penyegaran struktur jabatan birokrasi untuk menimalisir kekosongan di Dinas Sosial Bolmong saat ini.

Terpisah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, menanggapi hal, Melalui sekretaris Daerah Thalis Gallang Jumat 8 Juli 2022 menyampaikan bahwa Pemda sangat menghormati dan menghargai proses hukum yang saat ini dilaksanakan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Kotamobagu sebagai institusi yang kompeten dalam menangani tindak pidana Korupsi dan Semoga masalah ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh jajaran ASN yang ada di Bolaang Mongondow untuk lebih hati-hati lagi, lebih cermat dan lebih konsisten dalam menerapkan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.

“Cukuplah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak memberikan celah sedikitpun dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu Pemda juga tetap mengedepankan asas Praduga Tak Bersalah,” kata Sekda Bolmong.

Ia pun berharap kedepan tidak ada lagi ASN Bolmong yang terjerat dalam tindak pidana Korupsi ataupun tindak pidana yang berhubungan dengan profesinya,” ucapnya.

Disinggung berkaitan posisi jabatan yang saat ini kosong akibat oknum Kepala Dinas Sosial ( Kadinsos ) Bolmong lagi menjalani proses hukum? Sayangnya , Sekretaris Daerah belum memberikan jawab kongkrit atas bakal dilakukan pengisian atas kekosongan posisi jabatan Kadinsos tersebut.

Perlu dikeetahui pada Rabu 6 Juli 2022 Kemarin, Kejaksaan menetapkan dua orang oknum ASN Bolmong sebagai tersangka atas dugaan ‘Korupsi’ anggaran bantuan kemensos RI tahun 2019.

Penetapan tersangka ini berdasarkan, surat Nomor: 407 /P.1.12/Fd.2/07/2022 dan Nomor: 403 /P.1.12/Fd.2/07/2022.

Kajari Kotamobagu, Bapak Alwin Agustian Khahar, SH, MH, pada awak media mengatakan penetapan tersangka dan penahanan 2 tersangka ini sudah sesuai sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurutnya, sebelum ditetapkan tersangka dan ditahan, hak-hak dari kedua tersangka diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti, pemeriksaan kesehatan, dan pemberian makanan.

” Hak Kedua tersangka yang ditahan diberikan, dan ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan, dinyatakan sehat lewat prosedur pemeriksaan kesehatan oleh tim medis,” ujarnya.

Dikatakan Kajari, Kejaksaan masih terus melakukan pengembangan terkait penyidikan dugaan kasus korupsi pembanguan Rumah Tidak Layak Huni ( RUTILAHU).

“Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan kedua tersangka resmi dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan,” tandas Kajari Kotamobagu Alwin Agustian Khahar SH.MH.

 

(Lucky Lasabuda)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan