Hamdan Zoelva: Gugatan PTUN Moeldoko Terhadap Menkumham Tidak Memiliki Dasar Hukum.

Hamdan Zoelva: Gugatan PTUN Moeldoko Terhadap Menkumham Tidak Memiliki Dasar Hukum.
• Kuasa Hukum DPD Partai Demokrat Dr. Hamdan Zoelva SH, Menyampaikan gugatan Muldoko dan Jhoni Alen Marbun terhadap Menkumham dinilai kabur karena tidak jelas dalil dan subtansinya.

JAKARTA, TABLOIDKONTRAS.com – Usai sidang persiapan PTUN Jakarta,  Kuasa hukum DPP Partai Demokrat Dr. Hamdan Zoelva SH, Selasa (13/07/21), Mengatakan bahwa Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun tidak punya kedudukan hukum (Legal Standing) untuk menggugat Menteri Hukum dan Ham (Menkumham RI) atas keputusannya menolak mengesahkan KLB ilegal di Deli Serdang.

Sebagai pihak ketiga atau intervensi, Partai Demokrat berkeyakinan Majelis Hakim PTUN akan bersikap obyektif dan adil untuk menolak gugatan tersebut berdasarkan hukum.

“Moeldoko dan Jhonk Alen Marbun dalam gugatannya masih mengaku sebagai Ketum dan Sekjen PD, padahal Pemerintah sudah tegas tidak mengakui KLB Deli Serdang, jadi jelas tidak ada dasar hukum mereka untuk  menggugat Menkumham” Tandas Hamdan Zoelva.

Dikatakannya, Sidang ini semakin menarik perhatian publik karena sebagai Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko yang nota bene pembantu Presiden, justru menggugat pembantu Presiden yang lain, dalam hal ini Menkumham yang sudah mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya.

Hal Ini ucap Hamdan,Menjadi semakin kontras, karena baru akhir pekan lalu KSP Moeldoko mengimbau semua pihak agar jangan mau menang sendiri saja. “Lepas perbedaan kita sementara pikirkan satu kepentingan besar yaitu kemanusiaan itu penting, dari pada kepentingan pribadi dan golongan,” kata Moeldoko pada wartawan (10/7/21) Kutipnya.

Hamdan juga menegaskan surat jawaban Menkumham 31 Maret 2021 itu sudah benar dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. “Perspektif hukum dikaji dari sisi manapun, asal dilakukan dengan benar, akan membuktikan bahwa surat jawaban Menkumham sudah tepat secara hukum.” Terangnya.

Hamdan juga menjelaskan, gugatan terkait AD/ART bukan merupakan wewenang PTUN, Secara waktupun sudah terlewat jauh, “Batas waktu gugatan sudah melewati 90 hari sejak di sahkan oleh Menkumham, 18 Mei 2020 lalu, sebagaimana diatur pada pasal 55 UU PTUN. Dan ini jelas-jelas ranahnya ada di mahkamah partai, karena termasuk perselisihan internal partai, bukan wewenang PTUN,” Tegas Hamdan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusional (2013-2015).

Sebagai akademisi dan praktisi hukum, Dr. Hamdan Zoelva juga mengingatkan bahwa gugatan yang diajukan KSP Moeldoko kabur karena gugatannya yang tidak jelas antara Dalil gugatan dengan substansinya.

“Dalil gugatan tentang keberatan surat jawaban Menkumham, namun substasi gugatannya mempersoalkan hasil kongres 2020 tentang AD/ART dan keterpilihan AHY sebagai Ketum Demokrat. Gugatan ini kabur dan tidak jelas.”

Hamdan juga menegaskan, Sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan tersebut, demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum dinegeri ini.” Pintah Kuasa Hukum DPP PD Dr. Hamdan Zoelva SH.

Sementara Itu, Ketua DPC PD Kotamobagu Ir. Ishak R Sugeha ME, Pada awak media mengatakan, Bukan orang hukumpun pasti memandang tindakan Muldoko Cs untuk menggugat Kemenkumham atas putusan Menkumham menolak hasil KLB Deli Serdang yang Ilegal itu, sangatlah keliru. Sebab, bagaimanapun Muldoko adalah bagian dri pemerintah, kemudian menggugat lagi atas keputusan pemerintah, menurutnya Itu diakibatkan karena Syahwat politik yang tidak terukur. Pungkas Ketua DPC PD kotamobagu.

Diketahui Sidang PTUN ini digelar sebagai tahap persiapan PTUN mengadili gugatan Moeldoko dan JAM terhadap Menkumham atas surat jawaban Menkumham yang menolak permohonan pengesahan KLB yang diselenggarakan pada 5 Maret 2021 yang lalu.

Dalam surat jawabannya tertanggal 31 Maret 2021 tersebut, Menkumham telah menegaskan bahwa pihak Moeldoko Cs tidak dapat melengkapi admistrasi sesuai Permen no 34 tahun 2017 tentang tata cara pendirian badan hukum partai politik.

 

(*Lk)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan