Kasus Mami, Reses Fiktif DPRD Bolmong Tahun 2013, Berpotensi Dibuka Oleh KPK?

Kasus Mami, Reses Fiktif DPRD Bolmong Tahun 2013, Berpotensi Dibuka Oleh KPK?
Mantan Staf DPRD Bolmong Vonny T Sulaiman dan Ketua DPC LAKI Bolmong Indra Mamonto.

BOLMONG,TABLOIDKONTRAS.Com – Ketua Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia ( LAKI ) Kabupaten Bolaang Mongondow ( Bolmong ) Indra Mamonto Rabu 8 Juni 2022 pada awak media menyampaikan, mendesak Komisi Pemberantas Korupsi ( KPK ) bisa membuka kembali kasus korupsi dan Gratifikasi kegiatan Makan Minum ( Mami ) dan perjananan dinas Reses Anggota DPRD Bolmong tahun 2013 lalu, dimana atas kasus itu, APH hanya menyeret dua staf DPRD Bolmong saja. Yakni,  Alub Bugeg dan Vonny T Sulaiman sebagai tersangka hingga berakhir terpidana. Sisi lain, tidak ada satupun oknum anggota DPRD yang diseret? Padahal yang melaksanakan reses adalah mereka.

Dikatakan Indra Mamonto, mencermati proses penanganan atas kasus korupsi dan Gratifikasi Pada kegiatan Makan Minum ( MaMi) Reses DPRD Bolmong masa bahkti 2009-2014 itu, memiliki indikasi kejanggalan serta belum terpenuhinya rasa keadilan hukum yang adil dalam penegakan hukum yang berjalan dinegeri ini.

Pasalnya, Dua staf DPRD Bolmong,  yang bertindak sebagai PPTK, Yakni, Alub Bugeg dan Vonny T Sulaiman dituntut harus menanggung beban atas kasus korupsi pada kegiatan Reses itu , hingga ke duanya mau tidak mau rela menjalani hukuman badan dirutan malendeng dan di seret bertanggungjawab penuh atas kasus kurupsi dan gratifikasi yang tidak dilaksanakan oleh ke 30 oknum anggota DPRD Bolmong pada masa itu.

” Berdasarkan hasil temuan BPK RI saat itu, bahwa Kegiatan Reses tidak dilakukan sebagaimana mestinya, oleh ke 30 Oknum Anggota DPRD Bolmong  dan ke 30 oknum anggota DPRD itu akhirnya diberikan sanksi TGR ( Tuntutan Ganti Rugi),”Ucapnya.

Indra Menjelaskan, bahwa awal mula terjadi kasus ini berdasarkan Hasil LHP BPK RI pada saat itu, dimana ada kegiatan pelaksanaan RESES yang diduga tidak dilakukan oleh ke 30 anggota DPR tersebut, Karena pelaksanaan reses berdasarkan temuan tidak dilaksanakan sebagaimana tertera dalam RKA dan DPA, sehingga oleh BPK RI memberikan sanksi kepada ke 30 oknum anggota DPRD dan dikenai TGR ( Tuntutan Ganti Rugi).

” Kenapa BPK Memberikan Sanksi saat itu, Di sebabkan 85 Desa yang semestinya harus di kunjungi di dalam penyerapan aspirasi (Reses),  tapi kemudian yang terialisasi kunjungan oleh oknum anggota DPRD pada waktu itu hanya berjumlah 35 Desa saja, ini berdasarkan LHP BPK RI. Sehingga 50 Desa yang tidak dikunjungi oleh mereka dan Dana Makan Minum ( MaMi), oleh BPK RI diminta untuk di kembalikan ke kas negara,” beber Ketua LAKI Bolmong Indra Mamonto.

Masih indra Mamonto menambahkan, ada yang aneh melihat perjalanan atas penanganan kasus ini, dimana baik pihak oknum anggota DPRD pada waktu itu dengan lantang sudah mengakui dihadapan APH bahwa mereka menerima dana pelaksanaan Reses itu dan kemudian berdasarkan temuan BPK RI, kemudian BPK RI memberikan sanksi TGR dan diminta total kerugian tersebut dikembalikan ke kas negara.

Adapun kata Indra Mamonto, mengacu pada ketentuan sebenarnya, Pelaksanaan Reses ini adalah kewajiban anggota DPRD sebagaimana amanat undang-undang tentang majelis permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah ( MD3) tahun 2009 dan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010.

Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa sebelum pelaksanaan Reses di daerah pemilihan masing-masing, maka diawali atau dibicarakan terlebih dahulu dalam rapat BANMUS ( Badan Musyawarah) mulai dari waktu tanggal pelaksanaan, tempat dan penganggarannya  sesuai pelaksanaan serap aspirasi 3 kali dalam setahun.

Dibawah ini jadwal Reses DPRD Bolmong tahun 2013 saat itu:

  1. Reses Tahap pertama tanggal 18-22 April 2013.
  2. Reses Tahap ke dua  tanggal 21-24 Agustus 2013.
  3. Resew tahap ke tiga tanggal 7 -10 Desember 2013.

Olehnya Ucap Indra Mamonto, Selaku Ketua Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia ( LAKI ), diminta agar Komisi Pemberantas Korupsi ( KPK ) maupun Kejagung RI bisa membuka kembali persoalan rangkaian kasus korupsi dan gratifikasi Reses DPRD Bolmong tahun 2013 ini, untuk kepentingan penegakam hukum yang adil dan beradab.

“Diminta kasus korupsi ini bisa terungkap hingga tuntas, agar bisa diketahui siapa-siapa yang harusnya ikut bertanggungjawab dan bukan hanya dua staf DPRD Bolmong saja yang diseret sebagai terpidana? Karena yang melaksanakan Reses Adalah Oknum anggota DPRD dimasa itu, bukan staf DPRD, yakni, Alub  Bugeg maupun Vonny T Sulaiman.” Pungkas Ketua Ormas LAKI Bolmong Indra Mamonto.

Terpisah, mantan Staf DPRD Bolmong Vonny T Sulaiman, yang diketahui salah satu terpidana atas kasus tersebut ketika diwawancarai awak media mengatakan, dirinya sudah siap bila nantinya diperlukan Komisi Pemberantas Korupsi ( KPK)  dalam membuka lagi kasus korupsi dan gratifikasi Reses fiktif DPRD Bolmong tahun 2013 lalu.

” Memang laporan atas kasus ini sudah diserahkan langsung ke KPK maupun Kejagung dan ada bukti tanda terima langsung dari penerima Laporan dari Komisi Pemberantas Korupsi ( KPK ) yang kami pegang, dan saya sendiri bersama teman saya Alub Bugeg yang didampingi Ormas LAKI menyerahkan semua bukti dokumen menyangkut masalah kasus Reses DPRD tahun 2013 itu,” ungkap Vonny T Sulaiman pada awak media.

Ia pun berharap, Komisi Pemberantas Korupsi ( KPK ) dapat membuka kembali kasus ini agar kebenaran bisa terungkap, sehingga bukan hanya kami sebagai staf yang harus menanggung akibat, menjalani hukuman badan dipenjara dengan penuh rasa malu, baik pribadi maupun keluarga, sementara kami tidak melakukan korupsi atas dana reses yang dimaksud pada masa itu.

Tambahnya, ia memiliki bukti pengembalian atas TGR ( Tuntutan Ganti Rugi ) dari ke 30 oknum anggota DPRD Bolmong saat itu yang tidak melaksanakan reses sebagaimana mestinya.

Dimana dari 85 titik yang menjadi jadwal reses, hanya dilaksanakan 35 titik, sementara 50 titik tidak dilaksanakan berdasarkan LHP BPK RI, Sehingga masalah itu yang menjadikan saya dan teman saya selaku staf DPRD dimasa itu harus diseret pada kasus itu dan menjalani hukuman badan 1 tahun lebih di Rumah Tahanan ( Rutan ) Malendeng. terang Vonny T Sulaiman.

Senada juga dikatakan oleh Alub Bugeg, yang juga staf DPRD dimasa itu ( Sebagai Terpidana), mengatakan apa yang kami rasakan belum tentu orang lain mampu menjajalaninya.

“Kami berjuang bukan untuk mengemis, tapi kami berjuang untuk pengembalian nama baik kami, Agar kebenaran bisa terungkap siapa sebenarnya pelaku korupsi? Apakah kami selaku staf DPRD saat itu atau Oknum Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kegiatan reses dimasa itu.

Ia pun meminta KPK dapat menindaklanjuti laporan DPC LAKI atas kasus reses itu, agar supaya perlakuan ‘Kriminalisasi’ yang kami rasakan dan alami bisa diungkap dengan tuntas.

Alub juga membeberkan bahwa KPK sudah mendatangi Kantor Sekretariat DPRD Bolmong pada Rabu 8 Juni 2022 atas pendalaman masalah ini. Semoga kasus ini bisa di ungkap dengan benar untuk keadilan hukum bagi kami yang sudah menjalani hukuman badan sementara bukan kami yang melakukan korupsi?. harap Alub Bugeg.

Sementara itu, Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling ( WK) ketika  dimintai konfirmasi keterangan terkait informasi adanya kedatangan personil KPK di kantor sekretariat DPRD Bolmong pada Rabu 8 Juni 2022 kemarin. Welty membenarkan kunjungan KPK tersebut.

Akan tetapi kata Welty,  bahwa maksud agenda Kunjungan oleh KPK ke DPRD Bolmong juga berkaitan kunjungan ke pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan seluruh jajaran SKPD. Yaitu, menyampaikan supervisi, dan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi terintegrasi.

“Agenda kunjungan KPK RI yakni ke Pemerintah daerah yaitu Bupati dan jajaran SKPD termasuk DPRD Bolmong dengan maksud menyampaikan Pentingnya pencegahan dan menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi termasuk ini Early morning kepada pemerintah untuk kemudian mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Welty Komaling.

Disinggung apakah agenda kunjungan KPK RI ini tidak berkaitan dengan masalah kasus reses fiktif DPRD Bolmong tahun 2013. Dijawab oleh Welty Komaling, itu masalah yang berbeda dan masalah itu sudah selesai dan tidak berkaitan dengan persoalan itu. Akan tetapi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan maupun terkait pembangunan yang mangkrak di Bolmong dan berpotensi masalah hukum serta ada beberapa yang sudah di rekomendasi oleh KPK yang harus ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum ( APH ).jawab Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling.

 

(Lucky Lasabuda)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan