LAKRI Desak APH Lidik 11 Miliar Proyek BPJN Sulut, Yang ‘Mangkrak’ Di Akhir Tahun 2022.

LAKRI Desak APH Lidik 11 Miliar Proyek BPJN Sulut, Yang ‘Mangkrak’ Di Akhir Tahun 2022.
Proyek Yang belum tuntas di kerjakan memasuki akhir tahun 2022

BOLMONG,TABLOIDKONTRAS.Com – Pekerjaan Proyek Balai Pelaksanaan Jalan Nasional ( BPJN ) Wilayah II Sulut, tepatnya yang berada ditiga ruas titik di BMR, Antara lain, Bolmong, Kotamobagu dan Boltim, sampai memasuki akhir tahun 2022, tidak tuntas di selesaikan oleh Pihak pelaksana.

Menariknya Kepala BPJN Sulut Hendro Satrio menyampaikan pada awak media, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) tidak memberikan perpanjangan waktu pelaksana atas keterlambatan penyelesaian fisik itu.

Menurutnya, PPK hanya memberikan kesempatan 50 hari kerja kepada pihak perusahan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dan pihak perusahan dikenakan sanksi denda keterlambatan.

“PPK tidak memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan. Tapi hanya memberikan kesempatan 50 hari dan dikenakan denda keterlambatan 1/1000 dikalikan hari dengan nilai kontrak, ” ujar Kepala BPJN Sulut Rabu 28 Desember 2022 kemarin ketika menjawab konfirmasi awak media.

Seraya mengakui atas adanya keterlambatan penyelesaian realisasi fisik proyek yang diketahui akan berakhir 31 Desember 2022 ini.

Menanggapi belum tuntasnya pekerjaan proyek BPJN, yang dibandrol Rp 11 Miliar lebih tersebut,  Direktur Intelijen Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia ( LAKRI ) Andy Riadhy, mengatakan, Tanggungjawab atas penyelesaian realisasi fisik berdasarkan batas waktu kontrak tentunya ada ditangan pihak perusahan pemenang tender ( Pelaksana ).

Namun kata Andy Riadhy, Kewenangan pengawasan berada pada pengguna anggaran yaitu Balai Pelaksanaan Jalan Nasional ( BPJN ), baik itu Kepala BPJN, Kasatker dan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) sebagai penanggungjawab kegiatan.

“Baik atau buruknya capaian hasil, Kalau terjadi Keterlambatan penyelesaian fisik proyek sampai batas waktu akhir kontrak yang ada, maka tidak hanya perusahan pemenang tender yang dipertanyakan, melainkan sistim pengawasan dari pihak BPJN Sulut juga cukup diragukan?” Kata Direktur Intelijen LAKRI Andy Riadhy.

Ia pun, mendesak kiranya Aparat Penegak Hukum ( APH ) untuk bisa melakukan penyelidikan atas apa penyebab kondisi dari realisasi fisik yang dibiayai dari dana APBN tersebut belum selesai alias ‘Mangkrak?’.

“Kepolisian dan Kejaksaan diminta harus jemput bola, terlebih bajet anggaran APBN yang dikucurkan cukup fantastis pada pembiayaan proyek tersebut,” pintah Andy Riadhy Kamis 29 Desember 2022.

Sampai berita ini naik tayang, pihak perusahan pelaksana belum berhasil dihubungi. Beberapa kali awak media turun ke ruas titik pekerjaan, namun upaya konfirmasi belum berhasil dilakukan, di akibatkan belum terlihat ada aktivitas kegiatan yang berlangsung dilokasi.

Data yang berhasil dirangkum oleh awak media, Pekerjaan proyek preservasi terdapat tiga ruas titik. Diantaranya, Kota-Kotamobagu, Bolaang Mongondow ( Bolmong) dan Bolaang Mongondow Timur ( Boltim ) yang ditangani oleh BPJN wilayah II Sulut.

Proyek tersebut berdasarkan papan pengumuman yang terpasang, dimulai sejak 7 ferbuary 2022.

Kegiatan proyek ini dibandrol Rp 11.501.218.000,00. (Sebelas Miliar Lima Ratus satu juta, dua ratus delapan belas rupiah ), yang Bersumber dari dana APBN dengan batas waktu pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak yaitu, 326 (Tiga Ratus Dua Pulu Enam) Hari kalender (HK).

Proyek ini pun di kerjakan oleh CV. MANA GRATIA, dengan nomor kontrak: HK.02.01-Bb15.7.4/110. Dari Kementrian Umum PU PR.

 

(Lucky Lasabuda)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan