LAKRI Ingatkan, PPK Jangan Memaksakan Kebijakan, Kalau Pekerjaan Proyek Rumah Sakit  “Tidak Selesai?”

LAKRI Ingatkan, PPK Jangan Memaksakan Kebijakan, Kalau Pekerjaan Proyek Rumah Sakit  “Tidak Selesai?”
Proyek Pembangunan Rumah Sakit yang berbandrol Rp 27,6 Miliar.

BOLMONG,TABLOIDKONTRAS.Com – Adanya potensi pemberian kesempatan atau penambahan waktu pekerjaan kepada pihak pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan, jika kemudian belum bisa menyelesaikan sesuai batas waktu kontrak? langsung ditanggapi oleh Direktur intelejen Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Andy Riadhy.

Dikatakan Andy Riadhy, memang ada aturan yang mendukung terkait Addendum Kontrak atau penambahan waktu kontrak, bila kemudian ada semacam pekerjaan hingga batas waktu kontrak ‘Tidak Selsai?’. dan itu tertuang dalam perpres 54 tahun 2010.

Seperti halnya kata Andy, apa yang kemudian dianggap perlu dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tapi harus di ingat, bahwa ada prayaratnya dalam pengecualian yang dijadikan dasar, bisa atau tidak diberikan penambahan waktu dengan melihat progres fisik dan semua itu kembali pada PPK.

“Saya pikir mekanisme di berlakukan yang namanya denda kepada pihak pelaksana 1/1000 dikalikan Hari keterlambatan dan dikalikan lagi dari nilai kontrak, hal itu sudah menjadi rahasia umum. sehingga acuannya bukan semata hitungan denda saja yang dilihat, melainkan yang harus di dilihat  adalah dasar pertimbangan nantinya oleh pihak PPK atas perpanjangan penambahan waktu itu, alasannya Sesuai, cukup apa tidak?” pungkas Direktur Intelijen LAKRI.

Dikatakan Andy Riadhy, Sebagaimana disampaikan oleh PPK Didik Susilo pada awak media Selasa 6 Desember 2022 Kemarin, kami menilai itu haknya PPK menentukan keputusan. Namun Kata andy Riadhy, ada indikasi kuat semacam memaksakan kondisi saja?

Sebab jelas Andy Riadhy, perlu dipahami, bahwa tidak ada peristiwa yang sifatnya Urgensi yang terjadi dilokasi dan dapat dijadikan alasan pertimbangan oleh Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) untuk kemudian berencana memberikan penambahan waktu kepada pihak pelaksana kalau pekerjaan Proyek Pembangunan Rumah Sakit ( RS ) tersebut nantinya tidak selesai sesuai batas waktu kontrak.

“Berdasarkan peraturan presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012, tentang perubahan ke dua  atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010, Yakni, PPK dapat memutuskan kontrak sepihak. apabila berdasarkan penilaian PPK penyedia barang dan Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan 50 hari kalander sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan,” terang Direktur Intelijen LAKRI.

Masih Andy Riadhy Menjelaskan, Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar. seperti contoh, Pekerjaan tambah, Perubahan Design, atau keterlambatan yang disebabkan oleh PPK, atau masalah yang timbul diluar kendali penyedia dan/atau keadaan Kahar ( Force Majeure ).

Dimana kata Andy Riadhy, Addendum perpanjangan waktu kontrak itu jelas isinya, bahwa bila terjadi perubahan kondisi lapangan, Force Majeure, atau peristiwa kompensasi yang menuntut perpanjangan waktu pelaksanaan, baru kemudian PPK bisa memberikan penambahan waktu kepada pihak pelaksana.

Tapi ucap Andy Riadhy, kalau hal itu tidak sesuai prayarat yang tertuang dalam aturan, saran kami kepada Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ), ada  baiknya jangan membuat kebijakan yang nantinya berpotensi beresiko hukum dan ini bakal rumit dikemudian hari.

“PPK memiliki hak melakukan pemutusan kontrak jika pekerjaan hingga batas waktu yang tertuang dalam dokumen kontrak tidak selesai. dan kemudian bisa dilakukan lelang kembali untuk kelanjutan dari pekerjaan itu, ketimbang memaksakan kondisi yang nantinya menjadi pertanggungjawaban,” tandas Direktur Intelejen LAKRI Andy Riadhy.

Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Didik Susilo,Ketika dikonfirmasi awak media Selasa (6/12/22) kemarin, dirinya menjawab, di upayakan pekerjaannya tuntas hingga batas waktu kontrak.

“Saya masih optimis bahwa pekerjaan proyek rumah sakit ini akan selesai sesuai tanggal kontrak berakhir,” ucap PPK.

Disinggung ketika pekerjaan tersebut semisal tidak tuntas berdasarkan tanggal kontrak yang tertera dalam dokumen kontrak. Didik mengatakan, masih ada aturan yang mengijinkan untuk dilakukan perpanjangan waktu kontrak.

” Kan ada hak dari pihak perusahan untuk mengajukan permohonan penambahan waktu pekerjaan, sehingga berdasarkan hal tersebut, kami pun selaku Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) akan mempertimbangkan itu, dengan merujuk pada aturan juga. Yakni, diberlakukan Denda kepada pihak pelaksana.” ungkap Didik pada awak media melalui Via Tlp.

Tambahnya, bahwa capaian hasil dari realisasi volume fisik sampai saat ini, berdasarkan data yang masuk minggu kemarin, berkisar 70 persen.

Data pantauan awak media, Pekerjaan Proyek pembangunan Rumah Sakit, tepatnya berada di Desa Modomang, Kecamatan Dumoga sampai saat ini masih terus di kerjakan.

Proyek Rumah Sakit tersebut berbandrol kisaran Rp 27,6 Miliar, bersumber dari DPA Dinas Kesehatan Bolmong ( DAK ) tahun anggaran 2022. yang dikerjakan oleh selaku pelaksana PT.SENGKANAUNG JAYA KONSTRUKSI, dengan waktu pelaksanaan 180 Hari Kalender ( HK ).

 

(Lucky Lasabuda).

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan