Pemkot Tanggapi Penahanan Oknum ASN Kotamobagu, Yang Terseret Kasus Pidana.

Pemkot Tanggapi Penahanan Oknum ASN Kotamobagu, Yang Terseret Kasus Pidana.
Salah satu oknum ASN Pemkot inisial SA Alias Sehan yang resmi ditahan penyidik polda sulut pada Selasa 12 April 2022 kemarin atas dugaan kasus perkara pidana.

KOTAMOBAGU,TABLOIDKONTRAS.Com – Penetapan tersangka sekaligus resmi ditahannya salah satu oknum ASN yang bekerja di Pemerintah Kota-Kotamobagu inisial SA Alias Sehan atas perkara yang dilaporkan oleh Kasatlantas Polres Kotamobagu, mendapat tanggapan dari Sekretaris Daerah Pemkot Kotamobagu dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP).

Rabu 13 April 2022, Sekretaris Daerah, Sofyan Mokoginta SH, Menyampaikan secara pribadi ia sangat prihatin dengan masalah yang menimpah oknum ASN Pemkot berinisial SA itu.

“Secara pribadi turut prihatin dengan permasalahan yang menimpa salah satu oknum ASN Pemkot tersebut, dan Secara kelembagaan berdasarkan regulasi yang berkaitan dengan penanganan perkara di lingkungan pemda, khusus perkara pidana, Kami tidak bisa masuk/melakukan pemdampingan lebih dalam,” ucapnya.

Dikatakan Sekda, Kenapa Pemkot tidak bisa melakukan pendampingan dalam hal perkara ini, karena pidana yang terjadi lebih berkaitan dengan permasalahan pribadi dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas dari bersangkutan.

” Permasalahan itu bukan berkaitan dengan tugas, tetapi lebih kepada masalah pribadi,” jelas Sekretaris Daerah Pemkot Kotamobagu Sofyan Mokoginta SH.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP), Sarida Mokoginta mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak Polda Sulut terkait dengan ditahannya Oknum ASN di Lingkungan Pemkot Kotamobagu pada, Selasa 12 April 2022 kemarin.

” Untuk masalah ini kami akan segera berkoordinasi dengan pihak polda meminta klarifikasi dan keterangan resmi terkait dengan status yang bersangkutan, guna penindakan lebih lanjut di bidang kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku oleh PPK, karena status yang bersangkutan adalah seorang PNS.Tandas Kanan BKPP Pemkot Kotamobagu.

Diketahui, salah satu oknum ASN Pemkot Kotamobagu inisial SA alias Sehan saat ini resmi telah ditetapkan Tersangka (TSK) atas dugaan kasus tindak pidana ‘Pengancaman’ melalui media sosial ( Medsos ) terhadap Kasat Lantas Polres Kotamobagu, IPTU Shirley Mangelep SH.MH ( Palapor ).

SA alias sehan dijerat dengan pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Subs Pasal 45B Jo Pasal 29 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pun begitu berkaitan dengan PP 94 tahun 2021, tentang disiplin PNS yang dituangkan pada pasal 3,  dimana disebutkan pada point f, bilamana PNS harus Menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan pada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Tidak hanya itu saja, dalam Peraturan Pemerintah PP 94 yang ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) pada 31 Agustus 2021 tersebut,  sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 PNS Wajib mentaati kewajiban dan menghindari larangan juga ditekankan kewajiban dan larangan, Yakni Sebagai berikut:

  1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Pemerintah;
  1. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
  1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
  1. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  1. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  1. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  1. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  1. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

Selain itu, sebagaimana ketentuan Pasal 4, PNS juga diwajibkan untuk:

  1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
  1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
  1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
  1. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
  1. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  1. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  1. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
  1. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
  1. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan ini disebutkan juga bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban PNS masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja diatur dalam peraturan Menteri.

Begitu pun “PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin,” bunyi Pasal 7 peraturan yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2021.

*Tingkat hukuman disiplin PNS dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat. Jenis hukuman disiplin ringan dapat berupa:

– Teguran lisan;

– Teguran tertulis; atau

– Pernyataan tidak puas secara tertulis.

*Sedangkan jenis hukuman disiplin sedang dapat berupa:

– Pemotongan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 25 persen selama enam bulan;

– Pemotongan tukin sebesar 25 persen selama sembilan bulan, atau

– Pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 12 bulan.

*Adapun jenis hukuman disiplin berat dapat berupa:

– Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;

– Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; atau

– Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

 

(Lucky Lasabuda)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan