Peraturan Bupati Bogor (PERBUP) No : 120 Tahun 2021

Peraturan Bupati Bogor (PERBUP) No : 120 Tahun 2021

Publikasi Dinas Pehubungan Kabupaten Bogor Tahun 2022.

Peraturan Bupati Bogor (PERBUP) No : 120 Tahun 2021

Tentang: Pembatasan Waktu Oprasional Kendaraan Angkutan Barang Khusus Tambang Pada Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Bogor.

Waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang pada pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.

  • Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang diberlakukan pada ruas jalan di Daerah sesuai kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah.
  • Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang berlaku untuk semua kendaraan angkutan barang khusus tambang, meliputi:
  1. tanah;
  2. pasir;
  3. batu; atau
  4. gamping/batu kapur.
  • Pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Bupati ini, dilaksanakan secara gabungan oleh Dinas Perhubungan, Perangkat Daerah dan Instansi terkait di Kabupaten Bogor.
  • Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Sejauh ini sanksi yang diberlakukan hanya memutarbalikan kendaraan yang melanggar aturan.

Peraturan Bupati Bogor No : 126 Tahun 2021.

Tentang : Kawasan Tertib Lalu Lintas

  • Lokasi KTL ditetapkan pada:
  1. ruas Jalan Alternatif Sentul mulai dari bundaran Tugu Pancakarsa Kecamatan Babakan Madang sampai dengan persimpangan jalan raya Bogor-Jakarta Kecamatan Sukaraja;
  2. ruas Jalan Kandang Roda mulai persimpangan Jalan Raya Bogor-Jakarta Kecamatan Sukaraja sampai dengan Gelanggang Olahraga Pakansari Kecamatan Cibinong;
  3. ruas Jalan Lingkar Gelanggang Olahraga Pakansari Kecamatan Cibinong;
  4. ruas Jalan Kolonel Eddie Yoso Martadipura Kecamatan Cibinong; dan
  5. ruas Jalan Tegar Beriman Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojong Gede.
  • Petugas pelaksana KTL adalah Dinas dan Satlantas.
  • Kegiatan penegakan hukum pada KTL, berupa:
  1. tilang;
  2. penggembokan; dan/atau
  3. Penderekan
  • Penegakan hukum pada KTL berupa tilang dilaksanakan oleh Satlantas.
  • Penegakan hukum pada KTL berupa penggembokan dan/atau penderekan dilakukan oleh Dinas dengan berkoordinasi kepada Satlantas.
  • Dalam hal penegakan hukum berupa penggembokan dan/atau penderekan kendaraan bermotor dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang telah disediakan oleh Dinas.
  • Dalam waktu paling lama 1 x 24 jam setelah dilakukan penggembokan dan/atau penderekan, Dinas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik kendaraan bermotor.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggembokan dan/atau penderekan diatur oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha dan/atau berjualan, memasang spanduk, baliho dan/atau media reklame lainnya di lokasi KTL, kecuali ditentukan khusus oleh bupati dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.    (Adv/ris).

 

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan