Terlapor Pdt Dony Mody Sumolang, Beber Dugaan ‘Skandal’ YT Di PN Kotamobagu.

Terlapor Pdt Dony Mody Sumolang, Beber Dugaan ‘Skandal’ YT Di PN Kotamobagu.
Dirreskrimum Polda Sulut-Kombes Pol Ganni F Siahaan dan Pdt Dony Mody Sumolang ( Terlapor)

KOTAMOBAGU, TABLOIDKONTRAS.Com – Pdt.Donny Mody Sumolang kabarnya dilapor oleh salah satu oknum pengusaha asal manado Yance Tanesia ( Pelapor) atas dugaan kasus pencemaran nama baik, yang tayang di Salah satu media Online menyangku Dugaan ‘Skandal’ di PN Kotamobagu.

Atas pernyataan Pdt Dony Mody Sumolang yang sudah tayang disalah satu media online itu, akhirnya ia pun harus berurusan dengan pihak penyidik Kepolisian Polda Sulawesi Utara ( Polda Sulut ) berdasarkan laporan polisi bernomor: LP/B/195/IV/2022/SPKT/POLDA SULUT.

Terpisah Dirreskrimum Polda Sulut Kombes Pol Ganni F Siahaan, ketika dihubungi awak media Kamis 16 Juni 2022 menjawab atas adanya laporan Yance Tanesia tersebut ” ia mengatakan Sudah tahap Sidik” kata Dirreskrimum Polda singkat yang dikirim melalui pesan WhatsApp.

Sementara itu, Pdt Donny Mody Sumolang ketika di konfirmasi awak media Kamis 16 Juni 2022, terkait laporan Yance Tanesia tersebut, Dony mengatakan, dirinya tetap komperatif mengikuti dan menghormati segala proses yang saat ini ditangani oleh penyidik polda dan sebagai warga negara yang baik, tentunya harus taat hukum.

Lanjut Dony Sumolang menjelaskan,  penyidik Polda Sulut telah meminta keterangan darinya sebagai ( Terlapor ) dan Hasurungan Nainggolan dan Viktor Pandunata sebagai saksi terhadap perkara yang dilaporkan oleh bersangkutan Yance Tanesia.

“Apa yang saya sampaikan dalam pemberitaan disalah satu media Online tersebut, adalah fakta-fakta yang  terjadi dengan bukti-bukti yang kami miliki,” ucap Pdt Dony Mody Sumolang.

Ia pun menyebutkan beberapa point indikasi dugaan ‘Skandal’ yang dilakukan oleh pihak Pelapor di PN Kotamobagu. Yaitu:

1, Dimulai pada tanggal 24 Agustus 2020, Pihak Yance Tanesia ( Pelapor)  dan PT.IPI ( Hadi Pandunata) telah membuat perjanjian perdamaian yang dituangkan di dalam Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Sengketa ( PKPS ) PT.Bulawan Daya Lestari, Nomor : 001/P.Ps-POPP/PTBDL/VII/2020. Dimana perjanjian perdamaian itu dibuatkan akta perdamaian ( Akta Van Dading), nah perdamaian ini disaksikan berbagai pihak ( ada bukti video dan fotonya), termasuk Pdt.Leny Matoke ( istri Yance Tanesia) dan Pdt Edwin Tanesia (anak Yance Tanesia) turut hadir. Selanjutnya Berdasarkan akta perdamaian itu, maka dibuatlah Akta Nomor 1 Tahun 2020 tertanggal 22 September 2020 yang telah disahkan melalui surat Menkumham Nomor AHU-AH.01.03.-0395390, bahwa dalam akta ini tercantum pembagian pemegang saham dari masing-masing diantaranya Yance Tanesia pemilik saham 50% dan PT IPI pemilik saham 50 %.

“Para pihak sepakat menunjuk Lawyer atas nama Boyce Alvhan Ringoringo untuk mencabut semua masalah hukum pidana dan perdata. Ironisnya, setelah kami mencabut pernyataan Kasasi kami, Justru Yance Tanesia mengajukan permintaan Inkrah atas perkara 66. Apa artinya ini..? Kan sudah ada perdamaian Notaris dan sudah diberikan Akta Van dading ke PN Kotamobagu, sebagai pemberitahuan sekalian mencabut pernyataan Kasasi”ujar Dony Sumolang. dan ke-

2, Pada tanggal 14 April 2021, tanpa mengindahkan akta perdamaian dan PKPS, Yance Tanesia lewat kuasa hukumnya mengajukan permohonan ke PN Kotamobagu untuk dikeluarkannya salinan putusan inkra kasus Nomor : 66/PDT.G/2019/PN Ktg dan PT Manado No: 70/PDT/2020/PT.

” Ada yang menarik disini, Dimana pengajuan permohonan salinan putusan oleh pihak pemohon dilayangkan pada tanggal 14 April 2021 di PN Kotamobagu, dan pada tanggal 15 April 2021, (“Selang sehari saja”) Panitera Wiesje  Siltje Sambow SH, sudah mengeluarkan salinan putusan dengan Nomor : W19-U4/163/HPDT/IV/2021, sesuai permintaan Yance Tanesia dan kemudian mengirimkan langsung ke Kemenkumham” jelas Dony.dan ke-

3, Pada tanggal 26 April 2021, Yance Tanesia menghadap Notaris di salah satu daerah di Jakarta Timur untuk membuat akta perubahan dengan hanya melampirkan Surat Nomor : W19-U4/163/HPDT/IV/2021, tampa melampirkan surat akta perdamaian ( Akta Van Dading) yang dibuat serta disepakati sebelumnya, yang mana kemudian Notaris pun langsung membuat akta perubahan PT.Bulawan Daya Lestari ( BDL). Yaitu: Akta perubahan anggaran dasar PT BDL Nomor 10 tertanggal 26 April 2021, Pengesahan Kemenkumham Nomor : AHU-AH.01.03-0262176; dan Akta perubahan anggaran dasar PT BDL, Nomor : AHU-AH.01.03-0268834.

” Pada saat Notaris membuat akta perubahan berdasarkan apa yang diminta oleh Yance Tanesia, Notaris pun tidak mengetahui kalau kemudian perkara tersebut sudah ada akta perdamaiannya. Yakni, Akta Van Dading. Sehingga dibuatlah akta perubahan itu,”terang Dony.

Begitupun kata Donny Sumolang, Notaris pembuat Akta, ibu Anita Manarsar Aroean, juga sudah menyurati Kemenkumham menjelaskan kronologi ketika mengetahui bahwa sudah ada akta perdamaian ( Akta Van Dading), dimana ia menyampaikan bahwa Yance Tanesia pada saat menghadap untuk membuat Akta-Akta sebagaimana disebutkan di point 3 di atas, tidak memberitahukan bahwa sudah terjadi perdamaian atas putusan perkara tersebut.

Dimana dalam akta yang dibuat Notaris tersebut, disebutkan bahwa pemegang saham 100% ( seratus persen) adalah milik keluarga Yance Tanesia, semntara mengacu pada Akta perdamaian awal yang dibuat sebelumnya ( Akta Van Dadding), Yakni Kepemilikan saham dari PT IPI adalah 50% ( Lima Pulu Persen) dan bukan milik 100 % dari Keluarga Yance Tanesia.

” Harusnya kepemilikan saham itu berdasarkan Akta Van Dading, Yaitu 50 persen milik Yance Tanesia dan 50 persen milik PT IPI. maka berarti telah terjadi perampasan saham milik dari PT IPI sebesar 50%, yang diduga kuat dilakukan oleh Yance Tanesia. Sebab, dalam akta perubahan yang dibuat oleh Notaris Anita Marnasar Aroean yaitu 100  persen saham PT.BDL milik Yance Tanesia,”  Kata Dony Mody Sumolang dalam keterangannya pada awak media saat di konfirmasi.

Masih Donny menerangkan, bahwa atas permasalahan tersebut, maka pada tanggal 05 Oktober 2021, Badan Pengawas Mahkamah Agung ( BAWAS MA), melalui surat Nomor: 1114/BP/Dlg/10/2021, meminta ketua PN Kotamobagu mengklarifikasi penanganan perkara Nomor: 66/Pdt.G/2019/PN.Ktg. dan pada tanggal 28 Oktober KPN Kotamobagu menjawab/menyampaikan klarifiaksi melalui surat Nomor: W19.U4/38/HK/X/2021, Adapaun dalam surat tersebut juga turut dilampirkan data klarifikasi dari Wiesje Siltje Sambow selaku Panitra PN Kotamobagu serta Endah Dwi Lestari selaku Panitra Muda Perdata.

Dimana Jelas Pdt Dony Mody Sumolang, Klarifikasi dalam surat tersebut pada pokoknya menyatakan hal sebagai berikut:

– Tanggal 14 April 2021, Ketua PN Kotamobagu menerima surat permintaan dari pihak Yance Tanesia (“Termohon Banding Saat itu”), untuk mengirimkan salinan putusan Nomor: 66/Pdt.G/2019/PN.Ktg. dan PT Manado Nomor : 70/PDT/2020/PT.MND, ke Kemenkumham untuk di daftarkan.

– Bahwa selaku Ketua PN Kotamobagu, pada saat itu memberikan desposisi kepada panitera : ” Pelajari Terlebih Dahulu, Kemudian Dilaporkan Ke KPN.

– Bahwa disposisi dari KPN tersebut, Oleh Panitera tidak dijalankan, tetapi Panitera Wiesje Siltje Sambow, langsung mengirimkan salinan putusan tersebut sesuai permintaan pihak termohon banding kepada kemenkumham tertanggal 15 April 2021, tetapi tidak ditembuskan ke KPN Kotamobag, meskipun dalam surat tersebut tercantum tembusan kepada KPN Kotamobagu.

– Bahwa selaku KPN Kotamobagu, belum melaksanakan tindaklanjut atas permohonan Eksekusi In Casu mengirimkan putusan sebagaimana amar putusan angka 6. karena masih dalam status dipelajari/ditelaah.

Nah menarik lagi disini ucap Pdt Dony Sumolang, dalam klarifikasi ibu Wiesje Siltje Sambow selaku Panitera PN Kotamobagu serta Endah Dwi Lestari selaku Panitera Muda Perdata menyatakan bahwa, Endah Dwi Lestari menyatakan eksekusi terhadap Putusan PN Kotamobagu Nomor: 66/Pdt.G/2019/PN.Ktg dan PT Manado Nomor : 70/PDT/2020/PT.MND. Tidak dapat dilaksanakan karena telah terjadi perdamaian antara pihak diluar PN Kotamobagu.

Begitu pun Wiesje Siltje Sambow selaku Panitera PN Kotamobagu yang menandatangani dan mengirimkan surat turunan putusan tersebut di atas, juga menyatakan eksekusi terhadap putusan PN Kotamobagu Nomor: 66/Pdt.G./2019/PN.Ktg. dan PT Manado Nomor: 70/PDT/2020/PT.MND, Tidak dapat dilaksanakan karena para pihak bersengketa telah membuat perjanjian kesepakatan penyelesaian sengketa dan Akta perdamaian di Notaris.

” Mengertinya bahwa mereka tau bahwa sudah ada Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Sengketa ( PKPS) dan telah dibuatnya Akta Perdamaian ( Akta Van Dading) antara pihak Yance Tanesia dan PT IPI disaksikan oleh para saksi-saksi, tapi herannya pihak PN Kotamobagu tetap keluarkan salinan putusan atas perkara tersebut? Padahal sudah terjadi perdamaian berdasarkan kesepakatan yang dibuat,” tanya Donny Sumolang.

Olehnya Ujar Pdt Dony Mody Sumolang, bahwa surat klarifikasi ini sangat bertentangan dengan perlakuan yang dibuat oleh Panitera Wiesje Siltje Sambow dengan mengeluarkan salinan putusan tersebut di atas sebagaimana yang dimaksud.

” Dengan fakta yang kami kantongi ini saja, sudah jelas terlihat adanya indikasi “SKANDAL” yang diduga kuat dilakukan oleh Yance Tanesia di PN Kotamobagu. tandas pihak Terlapor, Pdt Dony Mody Sumolang, menjawab konfirmasi dari awak media.

Tambahnya, bahwa ada banyak kejanggalan yang saya nilai dalam penanganan laporan yang dilayangkan oleh Yance Tanesia, yang ditangani saat ini oleh Polda Sulut. Antara lain:

1, sejak saya dilaporkan oleh bersangkutan, pihak penyidik Polda tidak perna melayangkan panggilan dan hanya menghubungi saya melalui Via Tlp dan pesan WhatsApp.

2, Pernyataan saya itu disampaikan dan tayang melalui salah satu media Online, tentunya pihak yang saya sebutkan memiliki hak untuk mengklarifikasi di media yang dimaksud.

3, Aspek pencemaran yang dilaporkan dasarnya apa? Kan ini bentuknya delik aduan, sudah tentu harus dilakukan gelar terlebih dahulu untuk memastikan bahwa terdapat unsure pencemaran atas apa yang disampaikan tersebut.

4, Yang saya sampaikan semua berdasarkan fakta-fakta yang berjalan atas indikasi ‘Skandal’ yang terjadi disertai bukti-bukti yang dimiliki. tutup Pdt Dony Mody Sumolang mengakhiri penjelasan rangkaian sebenarnya.

Sayangnya pihak Yance Tanesia (Pelapor) belum berhasil dimintai konfirmasi oleh Wartawa sehubungan laporan tersebut.

Dihubungi melalui Via Tlp tidak aktif, disusul dengan pesan singkat WhatsApp belum di jawab.

 

(Lucky Lasabuda)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan