Trubus Rahadiansyah : Leadership Di Lapas Ada Masalah

Trubus Rahadiansyah : Leadership Di Lapas Ada Masalah
Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik.

SOLO, TABLOIDKONTRAS.com – Berita yang mencuat dalam Lapas maupun Rutan seolah tanpa henti, terus saja terjadi, misalnya tentang peredaran narkoba, adanya ruang sel mewah, makanan yang disajikan bagi para Napi yang kerap menjadi ajang bisnis, disinyalir menguntungkan Kalapas atau Karutan jika ruangannya overload.

Dengan demikian, permasalahan di dua  lembaga pemasyarakatan ini sering  menuai kecaman dari berbagai pihak. Bahkan kebobrokan managemen pengelolaan, pengawasan dan pengamanan yang lemah, menjadi bahan kritikan para pengamat maupun para ahli. Begitu pula aksi unjuk rasa menuntut para pejabat di Kemenkumham yang bertanggung jawab atas permasalahan yang muncul untuk segera mundur dan dicopot dari jabatannya.

Berkaca dari kasus yang menimpa warga Malaysia, Ahmad Fitri bin MD Latib yang harus kehilangan tiga jari tangannya, akibat dipenggal oleh seorang Napi bernama Aming di Lapas Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dan contoh lainnya itu akan mengusik penegakan hukum yang seolah tidak pernah tuntas.

Penganiayaan itu terjadi setelah Ahmad menagih hutang, hasil penjual narkoba yang nilainya sudah mencapai Rp 24 miliar yang tak dibayar oleh Aming. Sampai sejauhmana kasus tersebut ditangani, sepertinya pelakunya diyakini tidak terjamah hukum.

Begitu juga dengan kasus peredaran narkoba, jual beli sel tahanan mewah, hingga bisnis makanan bagi para narapidana di Lapas Cipinang. Bahkan yang terbaru, muncul terjadinya kasus penceramah Bahar bin Smith yang terlibat perselisihan dengan terpidana Very Idham Henyansyah alias Ryan, pembunuh berantai asal Jombang di Lapas Gunung Sindur itu berujung perkelahian.

Diketahui, keributan tersebut terjadi awalnya gara-gara persoalan uang ratusan ribu di antara keduanya. Ryan Jombang dikabarkan mengalami luka parah usai dipukuli Bahar Smith.

Melihat berbagai kasus di lapas maupun di rutan itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyoroti sistem dan kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS). Dimana saat ini posisi Dirjen PAS dijabat Irjen Pol Reynhard SP Silitonga.

Sanksi dan Teguran

“Dirjen PAS mempunyai wewenang cukup besar, ada anggaran dan sebagainya, adanya dana tersebut  seharusnya bisa digunakan untuk pembenahan. Artinya, ada tindakan bagi yang melakukan pelanggaran hukum berat ya diberi sanksi, baik teguran sampai pemberhentian,” tegas Trubus, beberapa waktu lalu.

Pakar Kebijakan Publik itu mengatakan, dari sisi leadership memang ada masalah di sini. Kalau tidak mampu (mengawasi-red) masyarakat diajak untuk berperan dalam pengawasan. Diberikan akses untuk ikut mengawasi. Seharusnya seperti itu. Trubus memaparkan, permasalahan yang terjadi di rutan maupun lapas bak gunung es yang menjadi ancaman besar dan memerlukan penanganan serius.

Menurutnya, sistem pengawasan yang belum maksimal menjadi kelemahan mencolok. Dan yang menyedihkan, lanjutnya, kasus yang terjadi seperti budaya yang selalu berulang-ulang. “Kelemahan dalam pengawasan menjadi problem tersendiri dan dari dulu saya selalu teriak-teriak. Kedua reformasi birokarasi itu belum dibenahi internalnya. Kan sudah ada SOP dan tupoksinya semuanya, prgoram sudah ada ya seharusnya dilaksanakan saja,” tegasnya

Pria asal Purworejo itu menilai, masih banyak kasus serupa yang terjadi, namun tidak sampai muncul di publik. Sinyal menutup-nutupi kasus yang terjadi di dalam lapas maupun di Rutan menjadi catatan tersendiri bagi dirinya. “Sekali lagi ini masalah integritas orangnya. Kalau memang ada masalah ya ganti saja Dirjen, Kanwil hingga Kalapas sampai sipir diberi sanksi sesuai aturan hukum dan digeser kedudukannya,” tandas pria berkacamata itu saat dikonfirmasi, Rabu (13/10).

Aspek Transparansi dan Pengawasan

Untuk itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta tersebut memberikan masukkan tentang pentingnya penguatan dalam aspek transparansi dan pengawasan. Pengawasan menggunakan sistem digitalisasi yang bisa diakses publik secara terbuka bisa menjadi solusi agar berbagai kasus hukum yang terjadi di lapas maupun rutan tak lagi muncul.

” Jadi Lapas dalam pengawasan ya harus berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga akan ada masukan dari pakar, LSM, lembaga lain termasuk media. Digitalisasi pengawasan secara terbuka juga penting dilakukan” pungkasnya.

 

(Hong)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan