Wali Kota Depok Sampaikan LKPJ 2021

Wali Kota Depok Sampaikan LKPJ 2021
Wali Kota Depok Mohammad Idris saat menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2021.

DEPOK, TABLOIDKONTRAS.com – Wali Kota Depok, Mohammad Idris menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Depok Tahun Anggaran (TA) 2021. Laporan tersebut disampaikan pada rapat paripurna di ruang sidang paripurna dan secara virtual pada Kamis (31/03/22).

Mohammad Idris mengatakan, ini merupakan laporan tahun ke lima dari realisasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021. Yang disusun berdasarkan realisasi penyelenggaraan APBD Tahun 2021 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021.

“LKPJ ini disusun berdasarkan realisasi penyelenggaraan APBD tahun 2021,” kata Mohammad Idris saat menyampaikan LKPJ tahun 2021.

Mohammad Idris menuturkan, berdasarkan realisasi indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja aspek makro yang berpengaruh besar pada aspek kesejahteraan di masyarakat, menunjukkan kecenderungan membaik di 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam hal ini,  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan pada tahun 2021 sebesar 81,37 peraen meningkat 0,49 persen dari nilai IPM tahun 2020 yaitu sebesar 80,97 persen.

“Kenaikan IPM ini didorong oleh naiknya nilai komponen-komponen penyusun IPM,” ungkapnya.

Lanjut dia, untuk pendapatan Kota Depok tahun 2021 sebesar Rp 3,396 triliun atau 105,48 persen dari target yg direncanakan. Sedangkan untuk belanja daerah tahun 2021 sebesar Rp 3,267 triliun atau 88,87 persen dari rencana belanja daerah sebesar Rp 3,676 triliun.

“Tidak terealisasinya belanja daerah ini terjadi pada kelompok belanja operasi 90.85 persen, kelompok belanja modal 83,83 persen, dan kelompok belanja tidak terduga 77,17 persen,” tambahnya.

Berdasarkan realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan APBD tahun 2020, maka terdapat saldo akhir sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan atau SILPA tahun 2021 sebesar Rp 585,536 miliar.
“Capaian realisasi tahun 2021 seluruhnya belum sesuai target yang ditentukan, tapi secara umum capaian kinerja per urusan sudah cukup baik. Walaupun ada per urusan yang kinerjanya masih rendah,” tandasnya.

Sampaikan Usulan

Pemkot Depok juga menyampaikan usulan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Penyampaikan dilakukan eksekutif kepada legislatif dalam rapat paripurna DPRD.

Wali Kota Depok mengatakan, enam Raperda tersebut disusun karena adanya dua faktor utama.  Pertama, telah terbitnya peraturan perundang-undangan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga peraturan daerah (perda) yang sudah ada sebelumnya harus disesuaikan.

“Kedua karena adanya perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang mengamanahkan perlunya dibentuk suatu perda sebagai penyelenggaraan otonomi daerah,” jelasnya saat membacakan laporan usulan enam Raperda.
Mohammad Idris menyebutkan, keenam Raperda tersebut antara lain Raperda Kota Depok tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Raperda Kota Depok tentang Pembinaan Jasa Konstruksi, dan Raperda Kota Depok tentang Perlindungan Pohon.

Selanjutnya, ujar Mohammad Idris, Raperda Kota Depok tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, Raperda Kota Depok tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Bentuk Barang kepada PT. Tirta Asasta (Perseroda), dan Raperda Kota Depok tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024.

“Semoga keenam Raperda ini dapat diterima oleh DPRD Kota Depok sehingga dapat segera menempuh proses pembahasan. Agar peraturan daerah yang dibutuhkan sebagai kepastian dan payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat segera disetujui,” tutupnya.

 

IK

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan